Negara tidak Adil dalam Kasus Renovasi Gereja di Karimun

KOMISIONER Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyesalkan pelaporan terhadap Romesko Purba ke polisi terkait proses pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Hal itu diungkapkannya dalam menanggapi pelaporan terhadap Romesko, panitia pembangunan gereja ke Kepolisian Resor Karimun.

”Pelaporan ini sebagai bentuk kegagalan negara menjamin kebebasan beribadah dan berkeyakinan yang saat ini sedang diperjuangkan,” katanya ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (18/2).

Seperti diketahui, Romesko dilaporkan atas tuduhan menista agama dan ujaran kebencian sesuai surat panggilan polisi yang dilayangkan Jumat (14/2). Dalam surat itu disebutkan, Romesko dipanggil dalam kasus ujaran kebencian dan penghinaan terhadap umat Islam melalui Facebook.

Menurut Beka, pemanggilan itu merupakan sinyal bahwa negara tidak adil dalam memperlakukan seluruh warganya. ”Alih-alih melindungi hak konstitusional warga untuk beribadah dengan nyaman, negara malah tampak lemah sehingga membuka peluang kelompok intoleran mendapat ruang yang lebih untuk mendesakkan agenda mereka.”

Hal yang menjadi persoalan, lanjut Beka, pemerintah lokal dan kepolisian setempat terkesan menyetujui sikap intoleran masyarakat setempat dan bahkan menyulutnya.

Saran bupati dan kapolres setempat yang menganjurkan relokasi justru seperti menjustifikasi masyarakat untuk menolak renovasi gereja. “Masyarakat seperti mendapatkan ‘peluru’ dari saran bupati.”

Padahal, tambah Beka, secara administratif pembangunan tersebut sudah mendapatkan izin. “Apalagi pembangunan itu merupakan renovasi gereja yang sudah dibangun sejak 1928. Jadi tidak perlu adanya SKB 3 Menteri terkait pendirian rumah ibadah.” (Che/N-3)