Kejaksaan Ajak Masyarakat Perangi Korupsi

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, memperingati Hari Antikorupsi Sedunia dengan cara me­nempelkan stiker di sejumlah kendaraan yang melintas di jalan raya serta mengajak masyarakat memerangi tindak kejahatan luar biasa itu guna mewujudkan Indonesia baru.  

Seusai menggelar upacara, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya bersama pegawai turun langsung ke jalan raya membagikan dan me­nempelkan stiker bertuliskan ajakan me­merangi korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Lila Agustina mengatakan upacara Hari Antikorupsi Sedunia tersebut bertemakan Secara bersama melawan korupsi untuk mewujudkan Indonesia baru.

Artinya, kata Lila, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memerangi korupsi dan tugas itu bukan hanya di pundak aparat penegak hukum.  “Pemberantasan korupsi saat ini bukan hanya tanggung jawab aparat kejaksaan. Walaupun kami sebagai aparat kejaksaan merupakan garda terdepan, tetapi kami dan masyarakat secara bersama-sama bersinergi mewujudkan bebas korupsi untuk Indonesia maju, termasuk salah satu contoh membuka kantin kejujuran di SMP Negeri 10. Tujuannya ialah kita ingin memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada generasi muda,” kata Lila, kemarin.      

Di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Kejari setempat menggelar lomba pidato bahasa Inggris dan membagikan stiker kepada pelajar, guru, dan masyarakat untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Kajari Belitung, Ali Nurudin, mengatakan kegiatan itu melibatkan perwakilan pelajar SMP dan guru-guru di Belitung.

Pada kesempatan itu, digelar sejumlah kegiatan,  salah satunya lomba pidato dalam bahasa Inggris dengan tema Bersama melawan korupsi mewujudkan Indonesia maju dan generasi milenial generasi antikorupsi.

“Ini adalah kepedulian kami terhadap generasi muda atau milenial dengan harapan agar mereka dapat menjadi generasi penerus yang antikorupsi sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” kata Ali.  Sebelum mengadakan lomba pidato, aparat kejaksaan membagikan stiker antikorupsi kepada para pelajar, guru, dan masyarakat di Jalan Sriwijaya depan Kantor Kajari Belitung.

Tertibkan aset

Sementara itu, dalam kurun setahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengklaim mampu menertibkan aset Pemprov senilai Rp6,5 triliun. Hal itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada acara KPK Mendengar, dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, kemarin.

Tidak hanya itu, aset milik kementerian di Sulsel senilai Rp900 miliar, juga  berhasil dikembalikan. “Ini karena setiap kegiatan selalu menggandeng KPK, terutama dalam hal ini koordinasi supervisi dan pencegahan,” jelas Nurdin.

Di hadapan Ketua KPK Agus Raharjo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Nurdin menceritakan tentang posisi Sulawesi Selatan sebagai barometer Indonesia Timur. “Sebagai komitmen, kami dari provinsi dan 24 kabupaten/kota, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulsel meneken nota kesepahaman tentang menertibkan aset dan menjaga integritas sebagai komitmen antikorupsi,” pungkasnya. (RF/CS/BY/BB//PT/HS/YK/TS/N-3)