Pemerintah Diminta Penuhi Butir Kesepakatan Helsinki

PEMERINTAH kembali diminta untuk segera melakukan langkah-langkah nyata menindaklanjuti MoU Helsinki yang disepakati Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka (GAM). Butir-butir kesepakatan dalam Mou Helsinki tersebut dinilai belum sepenuhnya dijalani.  

"Banyak permasalahan yang belum dituntaskan mulai soal lambang Aceh, pembagian kewenangan antara Aceh dan pusat, hingga permasalahan perekonomian kombatan. Semua itu akibat belum tuntasnya tanggung jawab pemerintah Indonesia,” ungkap Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar di Aceh Besar, kemarin.

Lebih jauh, Wali Nanggroe berharap para wakil rakyat Aceh yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPR Aceh maupun DPRK kabupaten/kota se-Aceh dan telah mendapatkan amanah dari rakyat Aceh, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, terkhusus dalam hal penguatan perdamaian.

Menurutnya, kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Sebab, tidaklah bermartabat suatu bangsa jika bangsa tersebut tidak menghargai dan berbangga terhadap sejarahnya.

“Kepahlawanan pejuang-pejuang Aceh harus menjadi inspirasi, panduan dan semagat untuk putra-putri bangsa Aceh,” cetusnya.

Dihubungi terpisah, pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono yang mengatakan sejak lama dirinya sudah mengingatkan pemerintah soal penyelesaian tuntas masalah di Aceh. Peringatan itu dilontarkannya agar pemerintah jangan terlambat mengambil sikap soal Aceh. (RO/R-1)