Jalan di Kawasan Hutan Blora Semakin Lapang

KESATUAN Pemangku Hutan Pemkab Blora kembali melakukan kerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk membangun infrastruktur di kawasan hutan, Rabu (23/10). Kerja sama ini untuk menggarap infrastruktur di kawasan hutan untuk membuka keterisolasian warga di desa-desa yang ada di kawasan hutan. Jalan tanah yang sebelumnya sempit dan sulit dilintasi karena bergelombang dan berlumpur saat hujan, telah berubah menjadi jalan yang lebih besar dan lebih bagus. Sehingga kendaraan roda dua dan empat lebih leluasa melintas tanpa halangan yang berarti.

Langkah ditempuh oleh Pemkab Blora untuk menggarap infrastruktur di kawasan hutan ini merupakan upaya yang tepat, karena 50% luas wilayah daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur ini adalah hutan. Sedangkan tidak kurang 80 desa yamg mempunyai potensi sumber daya alam dan pertanian berada di kawasan hutan.

"Warga saya selalu kesulitan, untuk menjual hasil bumi keluar desa sulit karena jalan di kawasan hutan tidak dapat dilintasi. Sehingga hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran hingga palawija dijual murah.  Sedangkan barang industri warga harus beli mahal," kata Bupati Blora Djoko Nugroho.

Akibat kesulitan ini, lanjut Djoko Nugroho, kemiskinan masih tinggi mencapai 11,9%. Maka untuk menekan angka kemiskinan ini berbagai upaya dan terobosan dilakukan. Salah satunya adalah membuka simpul-simpul kesulitanya warga yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan hutan.

Sedangkan untuk membangun infrastruktur di kawasan hutan, lanjut Djoko, tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja. Prosesnya harus izin dengan pengelola hutan hingga sampai ke menteri.

"Setelah bertahun-tahun berjuang akhirnya izin itu keluar. Dan kita mulai dapat membangun di kawasan hutan, hingga target saya angka kemiskinan tinggal satu digit," harapnya.

baca juga: Warga Korban Bencana Angin Tinggalkan Pengungsian

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Blora, Purwadi Setiono mengatakan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomer SK.632/menlhk/setjen/PLA.0/8/2019 tanggal 9 Agustus 2016, UGM Yogyakarta mengeloka KDHTK di Kabupaten Blora dan Kabupaten Ngawi seluas 10,901 hektare.

"Saya mewakili Bupati untuk lakukan penandatanganan kerja sama tersebut dengan UGM yang dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Budiadi," katanya.

Isi perjanjian kerja sama antara lain penggunaan alur kawasan hutan negara untuk peningkatan alur/jalan dan pemasangan jaringan listrik perdesaan. (OL-3)