Kejaksaan Cianjur Usut Lima Kasus Korupsi

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Cianjur, Jawa Barat, menangani lima kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Sebagian besar ialah kasus dugaan penyelewengan dana desa.

"Dalam tahap penyidikan empat kasus dan penyelidikan satu kasus. Kasus-kasus tersebut terkait dana desa, PKH, dan bantuan untuk masyarakat miskin," kata Kepala Kejari Cianjur, Yudhi Sufriyadi, kemarin. Menurutnya, pesatnya pembangunan di Kabupaten Cianjur berbanding lurus dengan tingginya tingkat kerawanan akan terjadinya tipikor.

"Pengawasan titik-titik rawan terjadinya tipikor, mulai dari pembangunan tingkat desa hingga pembangunan di kabupaten. Sejauh ini, banyak laporan yang kami terima terkait dugaan tipikor. Tentu kami telaah, apakah itu hanya laporan iseng atau memang informasi benar terjadi di lapangan."

Di lain hal, Kejari Cianjur juga ikut mengawasi penyaluran beras lewat program bantuan pangan nontunai (BPNT). "Pengawasannya merupakan kerja sama antara Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan. Kami secara bersama-sama mengawasi teknis di lapangan."

Sejauh ini, kata Yudhi, Kejari belum menerima laporan secara formal terkait terjadinya dugaan penyimpangan pada penyaluran beras program BPNT. Kejaksaan baru sebatas mengetahui informasi dari media massa tentang dugaan kualitas beras yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

"Baru sebatas mengumpulkan data tentang adanya dugaan penyimpangan. Kalaupun sudah ada indikasi pelanggaran hukum, tentu kami bersama-sama kepolisian akan mena-nganinya," tuturnya.

Idealnya, jelas Yudhi, kualitas beras program BPNT yang dijual di setiap E-Warong tidak seragam. Artinya, ada klasifikasi beras berkualitas medium dan premium yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Jadi, masyarakat bisa memilih jenis beras yang akan mereka beli, mau yang berkualitas rendah, sedang, atau tinggi. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Dirjen (Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial) saat launching penyaluran program BPNT di Desa Kertajadi, belum lama ini," tandasnya.

Terpisah, Kepala Bulog Subdivre Cianjur, Agus Siswantoro, mengatakan belum tahu tentang pelibatan lembaga tersebut pada program BPNT. (BB/N-3)