Sektor Pariwisata Topang PAD

PENGELOLAAN sektor kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, harus segera ditangani badan usaha milik daerah (BUMD). Agar pengelolaannya bisa lebih leluasa dan mampu menjadi sumber pendapatan dari APBD Kabupaten Cianjur.

"Kalau melihat dari kondisi sekarang, menurut kami perlu dibentuk BUMD yang nanti mengelola kepariwisataan di Kabupaten Cianjur," tutur Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Munajat, kemarin.

Munajat tak memungkiri membangun ataupun menata infrastruktur sektor pariwisata itu berbiaya mahal. Karena itu, pengelolaannya harus mulai dipikirkan dilakukan secara tripartit.

"Ada pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya BUMD kami yakin nanti pengelolaannya tidak akan tersekat-sekat, seperti misalnya dengan Perum Perhutani atau dengan pihak lainnya yang juga sama-sama mengelola lokasi wisata. Dengan adanya BUMD sektor pariwisata, akan lebih leluasa karena kan nanti berbicaranya profit sharing. Bagi untung dari hasil pengelolaan," beber Munajat.

Di Kabupaten Cianjur terdapat 27 destinasi wisata. Dari jumlah itu ada yang dikelola pemerintah daerah dan swasta. Derstinasi yang berkontribusi bagi PAD baru tiga lokasi.

"Di berbagai daerah sudah banyak yang membentuk BUMD kepariwisataan. Adanya BUMD bisa lebih memperjelas konsep penataan dan pengelolaan pariwisata," ungkapnya.

Munajat menilai sektor pariwisata Kabupaten Cianjur bisa menjadi andalan mendongkrak PAD. Namun, perlu konsep dan penataan yang matang.

Kegundahan pengelolaan pariwisata juga dialami Kota dan Kabupaten Cirebon. Padahal keberadaannya tdak bisa terpisahkan. "Kota dan kabupaten itu seperti kakak dan adik, tidak bisa dipisahkan" ungkap Plt Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, kemarin.

Karena itu menurut Imron, sinergitas dibutuhkan agar bisa bersama-sama membuat pariwisata di Cirebon menjadi lebih maju. Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati menyatakan, Pemkot dan Pemkab Cirebon bersepakat untuk bekerja sama mewujudkan target menjadikan Jabar sebagai destinasi wisata dunia.

Eliminasi malaria

Kepala Dinas Pariwisata NTT Wayan Darmawa menyebutkan pengembangan pariwisata di Pulau Sumba dapat berjalan maksimal jika pemerintah kabupaten memiliki komitmen yang sama mengeliminasi malaria. Pasalnya, dari 22 kabupaten dan kota di NTT, ada empat kabupaten di Sumba tercatat sebagai daerah endemis malaria. Yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. "Harus ada gerakan massal mengeliminasi malaria dari pemerintah empat kabupaten di Sumba. Sebetulnya masyarakat bersedia asalkan digerakkan secara serentak oleh bupati," Wayan Darmawa di Kupang, kemarin.

Selain malaria, masih ada persoalan yang perlu dibenahi seperti penanganan pencurian ternak, ketertiban lokal, pemalakan, dan kebersihan. "Ada tantangan besar yang dihadapi Sumba, padahal faktanya destinasi wisata di sana hebat," tambah Wayan.

Tantangan berat lainnya hampir 70% kendaraan bermotor di sana tidak memiliki pelat, dan banyak pengendara tidak mengenakan helm. "Itu bagian dari ketidakaturan secara sosial. Bayangkan kalau wisatawan yang sewa sepeda motor yang tidak ada nomor pelatnya," ujar dia. Persoalan itu mesti dibenahi pemerintah daerah, sebagai bagian dari membangun kesadaran masyarakat tentang pariwisata. (UL/PO/RS/DG/N-2)