Penyebaran Hoaks Bermotif Politik Masuk Kampus

PENYEBARAN hoaks atau berita bohong bermotif politik mulai masuk ke kalangan perguruan tinggi.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dugaan penyebaran berita bohong terjadi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW).

"Saya dengar ada ada hoaks politik uang, ditawarkan kalau pilih A atau B dapat beasiswa penuh dan wisuda gratis, tetapi saya tidak percaya," kata Rektor UKAW Kupang Frankie Jan Salean saat berbicara di acara sosialisasi kerja sama pengembangan pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu NTT di kampus tersebut, kemarin.

Frankie minta mahasiswa segera melaporkan ke pembantu rektor bidang kemahasiswaaan atau rektor jika menemukan hoaks terkait Pemilu 2019 di kampus. Hal itu bertujuan membersihkan kampus dari kegiatan politik praktis.

"Kampus harus netral dan kritis, serta antipolitik uang," katanya.

Namun, dia khawatir penyebaran hoaks di kampus makin menjadi-jadi lantaran ada tiga dosen di kampus itu maju sebagai calon anggota legislatif. "Misalnya ada dosen yang caleg, minta bantuan nanti dapat nilai. Kalau orang ini tidak terpilih, dan rektor akan dicopot dari jabatannya, ini kan berita hoaks," jelasnya.

Frankie mengatakan kampus harus menjadi kekuatan pengawasan partisipatif dalam pemilu.  "Kita berharap pemilu tahun ini ialah pemilu berkualitas dan bermartabat. Jangan sampai kita turut bermain di dalamnya, tanpa memperhatikan soal asas kejujuran dan keadilan.''

Tidak hanya di Kupang, hoaks juga terjadi di Jakarta saat anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni melakukan reses. Salah satu hoaks yang beredar ialah bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Saya pastikan itu hoaks," jelas Sahroni.

Menurutnya, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatra, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan melakukan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut, telah dibangun 24 pelabuhan baru, juag ada pengadaan 26 kapal barang perintis serta pengadaan kapal ternak dan 500 kapal rakyat.

"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan," kata Sahroni.
Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun. (PO/Mal/P-1)