DPRD Bali Usulkan Perda Perlindungan Tenaga Pendidik

VIRALNYA video yang menunjukkan kekerasan siswa terhadap tenaga pendidik di media sosial menjadi perhatian pemerintah daerah agar kejadian serupa tak terulang.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengaku prihatin terhadap kejadian tersebut. Ia pun mengusulkan di Provinsi Bali perlu ada aturan yang melindungi tenaga pendidik dari tindakan kekerasan itu.

“Di Bali Perlu ada Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan tenaga pendidik dan guru,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Selasa (12/2).

Adanya perlindungan terhadap tenaga pendidik itu, proses belajar-mengajar pun bisa berjalan dengan lancar dan siswa maupun tenaga pendidik bisa terlindungi dari kekerasan.

“Intinya, untuk melindungi mereka (tenaga kependidikan dan guru) agar tidak terjadi kekerasan, baik fisik maupun psikologis,” tandasnya.

Baca juga : PGRI: Perlu Duduk Bersama Bahas Kekerasan Terhadap Guru dan Murid

Sejatinya, dalam aturan perundang-undangan, sudah ada beleid yang mengatur soal proses belajar-mengajar yang baik, seperti UU nomor 14 tahun 2015 guru dan dosen serta UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Hanya saja untuk kasus tertentu seperti kekerasan kepada guru, masih belum ada perlindungan yang diatur secara rinci dalam aturan turunan UU yang ada.

"Setelah Pemnilu akan kita coba usulkan," kata Parta yang juga politisi PDIP tersebut.

Tak hanya kekerasan saja, dalam Perda juga akan mengatur bagaimana netralitas para tenaga kependidikan dan guru dalam setiap hajatan politik

Pasalnya, tak jarang ada guru yang ikut dalam berpolitik praktis, sehingga dianggap tidak netral

“Misalnya dalam musim politik seperti ini, agar guru dilindungi untuk bersikap netral. Karena dia (guru) ada dalam institusi, kadang didorong-dorong,” tandasnya. (OL-8)