Pemkab Lamsel Tidak Punya Anggaran Penanggulangan Bencana

PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan mengaku tidak memiliki anggaran khusus penanggulangan bencana. Padahal, kabupaten ini termasuk rawan bencana karena berada di wilayah pesisir dan dekat dengan Gunung Anak Krakatau.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) I Ketut Sukerta saat mengevakuasi warga Pulau Sebesi ke Lapangan Tenis Indoor Kalianda, Rabu (26/12).

Menurut Ketut, di struktur APBD, penanggulangan bencana masuk dalam Biaya Tak Terduga (BTT) yang besarnya mencapai Rp3 miliar. Nilai tersebut dirasa tidak cukup, apalagi untuk menanggulangi bencana besar seperti yang terjadi saat ini.

"Sekitar Rp3 miliar, itu sudah terpakai Rp600 juta saat bencana bajir bulan lalu. Di awal tahun juga sudah terpakai. Jadi sebenernya tidak ada anggaran khusus," ujarnya.

Baca Juga: Aktivitas Anak Krakatau Mengkhawatirkan, 1.500 Warga Pulau Sebesi Dievakuasi

Untuk menanggulangi bencana tsunami ini, Pemkab Lampung Selatan sepenuhnya berharap uluran tangan donatur. Sebab pihaknya tidak akan sanggup jika mengandalkan APBD.

"Iya begitu lah kondisinya. Kita berharap pemerintah pusat membantu lewat APBN untuk penanggulangan bencana besar seperti ini," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni. Menurutnya, selama ini tidak ada alokasi anggaran khusus penanggulangan bencana. Namun, pemprov melalui Bulog mengalokasikan masing-masing kabupaten/kota mendapatkan beras sebanyak 100 ton sebagai cadangan pangan saat bencana.

"Iya memang tidak ada. Tapi pemprov punya Buffer Found (dana cadangan) di APBD, salah satunya untuk bencana," ungkapnya.(OL-5)