Pemerintah Gelar Rakor Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi NTB

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani besama para menteri menggelar rapat koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rapat Tingkat Menteri (RTM) diselenggarakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 yang difokuskan pada program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

"Gempa yang terjadi di NTB pada akhir Juli 2018 telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan  masyarakat NTB. Pemerintah, baik pusat dan daerah juga telah melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Bahkan seluruh komponen bangsa mulai dari BNPB, TNI, Polri dan masyarakat telah memberikan bantuan yang maksimal," kata Menko PMK usai memimpin rapat, Jumat (31/8).

Secara umum program penanggulangan dampak bencana gempa bumi di NTB ke depan  meliputi pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan logistik, dan bantuan rehabilitasi rumah. Kedua, percepatan pembersihan puing. Ketiga, percepatan pembangunan rumah penduduk swakelola. Keempat, percepatan pembangunan fasilitas umum.

Inpres No 5/2018 menugaskan kepada 4 Menko, 15 Menteri, Polri, TNI, Kejaksaan, 3 Lembaga serta 6 pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

"Amanat Inpres pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktifitas pendidikan, kesehatan, agama dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019,” terang Menko PMK.

Turut hadir pada rapat tingkat menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nilla F. Moloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Basuki Hadimulyono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin. (OL-1)