Menteri ATR Usul Revisi Regulasi Tinggi Bangunan di Bali

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengusulkan adanya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 1971 yang mengatur tinggi bangunan di Provinsi Bali. Tinggi bangunan di 'Pulau Dewata' saat ini maksimal 15 meter atau sekitar 4-5 lantai.

Pergub tersebut dinilai Sofyan sudah tidak relevan dengan kebutuhan permukiman di wilayah perkotaan di Bali yang semakin mahal. Walhasil, pembangunan perumahan semakin mengancam wilayah pinggiran kota yang dipenuhi sawah atau subak. Padahal area persawahan merupakan salah satu identitas kebudayaan dan pariwisata.

"Kalau memungkinkan pergub itu dilihat kembali. Pembangunan apartemen tinggi dengan 22-28 lantai dengan luas 75 hektare bisa ditempati 120 ribu penduduk. Di Bali perlu dipikirkan karena dapat menyerbu daerah persawahan, hutan, sumber air," jelas Sofyan saat berpidato pada acara bertajuk Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian dalam Rangka Bali Ajeg dan Gerakan Pemasangan Tanda Batas, di Sanur, Bali, Jumat (11/5).

Kendati demikian, Sofyan akan menyerahkan usulnya untuk didiskusikan dalam tingkat masyarakat adat Bali dan pemerintahan daerah. Menteri asal Aceh ini pun juga menghargai pertimbangan kearifan lokal dan kepentingan agama mayoritas dalam pembentukan pergub tersebut.

"Jika itu berkaitan dengan agama saya tidak bisa berkomentar, tapi itu masalah policy bisa diubah, bahkan UUD negara kita saja sudah direvisi empat kali," imbuhnya.

Dalam menanggapi hal tersebut, Bandesa Agung Majelis Ulama Desa Pakranan (MUDP) Jro Gede Suwena Upadesha pun berjanji akan mendiskusikan usulan Menteri ATR dengan perkumpulan desa pakraman atau desa adat.

"Kami akan diskusikan lagi ke pertemuan desa pakraman yang disarankan oleh Bapak Menteri tadi sehingga ada perbaikan karena hari mendatang berbeda dengan hari ini," kata Jro. (A-2)