Harga Pasir Hambat Pencairan Dana Desa

PENCAIRAN dana desa masih terkendala. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dari 266 desa, usul pencairan dana desa baru diajukan 68 desa.

“Kendala palng besar ialah soal harga satuan material yang tidak cocok. Harga dalam peraturan bupati tidak sesuai dengan harga material lokal yang lebih tinggi,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Temanggung, Agus Sarwono, kemarin.

Salah satu bahan material ialah pasir. Di Kecamatan Bejen, misalnya, harga pasir sudah mencapai Rp300 ribu, sedangkan standar yang ditetapkan Rp270 ribu/m3.

Kondisi itu, lanjutnya, membuat pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menyusun rencana anggaran belanja. Akibatnya, pengesah­an anggaran pendapatan dan belanja desa, sebagai syarat pengajuan pencairan dana, terhambat.

“Revisi penyesuaian harga sedang disiapkan. Kami berharap pada Maret, semua sudah sudah selesai menyusun APB-Desa,” tandas Agus.

Dana desa tahap I sebesar 20% dari total Rp213 miliar sudah ada di rekening daerah. Jumlah itu meningkat dari 2017 sebesar Rp211 miliar.

Kondisi berbeda terjadi di Sleman, DI Yogyakarta. Dana desa sudah ditransfer ke 76 desa. “Hanya 10 desa yang belum mendapat transferan karena pertanggungjawaban pekerjaan pada tahun lalu belum beres,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman, Hardo Kismoyo.

Total dana yang sudah digulirkan ke desa mencapai Rp16,2 miliar. Dana itu mencapai 20% dari total dana desa 2018 sebesar Rp81,1 miliar.

Sementara itu, para pemimpin di sejumlah daerah meminta pemerintah pusat tidak memangkas dan menahan dana alokasi umum. “Kami berharap untuk Bangka Belitung tidak ada pemotonga­n dan penundaan. Itu akan berpengaruh pada masalah gaji pegawai,” kata Sekretaris Dae­rah Yan Megawandi.

Harapan serupa dilontarkan Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir. “Kami harap jangan sampai terjadi karena akan memengaruhi pembangunan infrastruktur.” (TS/AU/RF/AD/LN/N-2)