Wajar kalau Masyarakat Mempertanyakan

DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah (pemda) lebih tanggap dalam mengantisipasi bencana meskipun belum ada kejadian bencana alam yang menonjol di Bandung Barat.

Apa upaya lain yang dilakukan pihak dewan agar bencana tidak timbul korban jiwa, berikut petik­an wawancara wartawan Media Indonesia Depi Gunawan dengan Wakil Ke­tua DPRD Bandung Barat, Syamsul Maarif.

Menurut Anda, bagaimana penanganan bencana yang sudah dilakukan pemda?

Bila bicara tentang pencegahan dan penanganan bencana memang sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketika pemerintah lalai dan abai terhadap penanganan bencana, apalagi timbul korban jiwa, saya kira wajar kalau masyarakat mempertanyakan.

Terkait dengan anggaran penanganan bencana, berapa total anggaran yang disetu­jui dewan?

Kami di DPRD tentunya support anggaran. Berapa pun anggaran untuk penanggulangan bencana, sudah kita setujui sesuai dengan permintaan pemerintah. Untuk totalnya, saya kurang tahu persis, tapi pastinya jumlahnya cukup besar.

Apa saja kerawanan bencana alam yang parah untuk Bandung Barat?

Saya kira bencana di tahun ini tidak terlalu menonjol, alhamdulillah. Paling hanya puting beliung. Itu juga hanya di beberapa titik. Bencana ini memang sulit diprediksi, makanya kita butuh pemerintah, khususnya BPBD untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada warga, khususnya di daerah rawan bencana.

Bagaimana saran Anda kepada pihak pemda dalam meminimalkan dampak bencana?

Kita minta pemerintah harus terus menekankan sosialisasi ke warga. Banjir dan longsor yang menjadi langganan bencana di Bandung Barat harus diantisipasi. BPBD sebagai pihak yang berwenang wajib mengambil tindakan. Saya kira mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional (SOP) yang mereka miliki. (N-1)