Bupati Akhirnya Teken Dana Hibah

BUPATI Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Leonard Haning akhirya menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Yosafat Koli mengatakan penandata-nganan NPHD dilakukan Leonard Ha-ning bersama Ketua KPU Rote Ndao Ady Ngulu.

Sebelumnya Leonard tidak bersedia menandatangani dana hibah pilkada karena dana tersebut belum dibahas bersama DPRD. Adapun pertemuan bupati bersama DPRD yang membahas dana hibah pilkada sudah dilakukan sejak Selasa (26/9) atau satu hari sebelum batas waktu yang ditetapkan KPU yakni 27 September.

“Alokasi anggaran untuk pilkada Rote Ndao sudah di-setujui dan telah ditandata-ngani,” kata Yosafat.

DPRD menyetujui anggaran pilkada sebesar Rp17,1 miliar dari rencana alokasi sebelumnya Rp20 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai cukup untuk mendanai pilkada serentak di daerah itu termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Kami melakukan negosiasi bersama pemerintah dan KPU tetap bertahan dengan angka Rp17,1 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan NPHD untuk pilkada 2018 sebesar Rp850 miliar. Penandatanganan dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan KPU, Bawaslu, dan Polda ­Papua.

“Sebelumnya, permintaan atau ajuan dari KPU Papua lebih dari Rp1,3 triliun. Setelah dibahas dan dirasionalisasikan, ada beberapa item yang dikurangi,” katanya.

Hal itu, kata Lukas, telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan KPU. “Ini semua melalui bahasan yang cukup panjang. Dana hibah ini harus diserahkan karena sudah batas terakhir 27 September,” katanya.

Item yang dirasionalisasi, jelas dia, di antaranya pendanaan alat peraga kampanye (APK) yang diusulkan KPU Papua dengan asumsi lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kalau menyangkut honor para penyelenggara, tidak dipotong.” (PO/AU/N-1)