Tangkal dengan Kewirausahaan

KABUPATEN Lampung Selatan juga termasuk wilayah rawan peredaran narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya digerakkan kepolisian. Pemkab juga turut serta dalam menanggulangi bahaya narkoba dengan mengedepankan upaya preventif. Apa saja yang sudah dilakukan pemkab? Berikut petikan wawancara wartawan Medi­a Indonesia Eva Pardiana dengan Bupati Zainudin Hasan.

Bagaimana pandang­a­n Anda tentang kian maraknya kasus narkoba?
Jika banyak yang berpen­dapat Indonesia darurat narkoba, saya sepakat, karena kasus penyalahgunaan narkoba kian banyak. Latar belakang korbannya pun kini semakin beragam, mulai orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Pemberantasan narkoba tidak cukup dengan menghukum para pengedar. Upaya preventif juga harus dikedepankan.

Apa saja upaya preventif yang telah dilakukan?
Penguatan iman dan takwa menjadi salah satu cara mencegahnya, yang telah kami lakukan melalui gerak­an salat berjemaah di masjid bagi warga muslim. Gerakan ini mendapat respons positif cukup baik dari warga. Iman dan takwa ini akan menjadi benteng yang kukuh bagi diri untuk terhindar dari bahaya narkoba dan perbuatan terlarang lainnya.

Bagaimana dengan pencegahan di kalangan pemuda?
Korban penyalahgunaan dan pengedar narkoba biasa­nya ialah mereka yang tidak memiliki kegiatan produktif. Melalui pembinaan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, pemuda di Lampung Selatan bisa diberdayakan. Program ini secara otomatis memperkecil peluang pemuda terjerumus dalam kasus narkoba.

Selain itu, pembinaan pemuda di bidang olahraga juga penting untuk menciptakan generasi yang aktif dan sehat. Pada 2018 mendatang kami akan alokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pemberdayaan pemuda ini. Oktober nanti kita akan sama-sama tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan, saat ini sedang dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Apa upaya untuk rehabilitasi bagi para pecandu?
Untuk saat ini kami lebih berkonsentrasi pada upaya pencegahan. Hal inilah yang kami lakukan secara terus-menerus dengan melibatkan berbagai pihak terkait.(BY/E-4)