Inspektorat Harus Lebih Diperkuat

TERUNGKAPNYA kepala daerah yang terlibat praktik korupsi menimbulkan kekhawatiran bagi unsur pemangku kebijakan lain. Hal ini diyakini akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap pelayan masyarakat tersebut. Berikut wawancara wartawan Media Indonesia Bayu Anggoro dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, kemarin. Berikut petikannya.

Apa tanggapan Anda terkait dengan kepala daerah terlibat korupsi?
Kami prihatin karena akan mencoreng citra pemerintahan daerah. Ini terjadi di saat tingkat kepercayaan sedang diuji, tuntutan publik tinggi, dan jadi sorotan banyak pihak. Hal ini harus jadi perhatian pemerintahan daerah bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik, tanpa menyalahi aturan dan wewenang yang diberikan.

Adakah yang salah dengan sistem?
Sistem yang ada sudah baik karena ada fungsi pengawasan khususnya dari DPRD. Kami bersama eksekutif menciptakan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam menjalankan pembangunan. Kemudian mengawasi bagaimana proses penganggaran, tapi komitmen harus dimiliki setiap pihak yang diamanahkan itu.

Apa bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Jabar?
Kami mengawasi dengan ketat mulai proses pembahasan program, penganggaran, dan pelaksanaannya. Komisi-komisi di DPRD Jabar setiap bulan koordinasi dengan organisasi-organisasi perangkat daerah) dan turun ke daerah untuk memantau pelaksanaannya.

Perlukah instrumen lain agar pengawasan lebih maksimal?
Sebenarnya di dalam pemerintahan sudah ada inspektorat, yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan eksekutif. Seharusnya inspektorat menjadi yang pertama tahu saat ada ketidakberesan dalam program. Merekalah yang harus aktif memberi arahan-arahan agar pemerintah daerah tidak keluar dari koridor.

Imbauan Anda kepada kepala daerah di Jabar?
Laksanakan saja tugas pemerintahan dengan baik, mengacu ke aturan dan undang-undang yang ada. Kami tidak ingin pemerintahan daerah ini terus tercoreng. Setiap program yang dilakukan harus berdasarkan kepentingan masyarakat. (OL-4)