KPU Kota Tarakan Waspadai Isu SARA di Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, Kalimantan Utara, mewaspadai penggunaan isu bernuansa suku, agama, ras, dan agama dalam pemilihan wali kota pada 2018.

“Kami tetap waspada dan mencegah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ungkap Ketua KPU Kota Tarakan Teguh Dwi Subag­yo, kemarin.

Dia memaparkan kemajemukan masyarakat Kota Tarakan jangan sampai menjurus ke­salahpahaman dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Karena itu, dia memastikan KPU akan bertindak tegas terhadap penyebaran meme, hoaks, atau kebencian melalui beragam media sosial (medsos).

“Siapa pun yang mengunggah berita hoaks di medsos akan kena sanksi. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017. Kalau ada unsur pidana, diproses secara pidana,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, KPU akan melaksanakan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak reaktif menanggapi sebuah berita. “Sebagai pemilih yang bijak, masyarakat harus menelusuri dulu berita negatif dan provokatif di medsos. Jangan langsung menjustifikasi,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kapolda Maluku Utara Brigjen Achmat Juri berharap pemerintah provinsi merealisasikan usulan dana pengamanan Pilkada 2018 sebesar Rp67 miliar.

“Kita berharap kerja sama untuk menyukseskan pilkada. Jadi, saling isi. Kalau kekurangan dari kami di anggaran, juga mohon diisi,” kata Juri.

Pelaksanaan pilkada serentak 2017 masih mening­galkan pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian, seperti Polda Jambi yang bertekad menangkap otak aksi pembakaran rumah komisioner KPU Kabupaten Tebo Riance Juskal.

“Kapolda Jambi Brigjen Priyo Widyanto sudah menegaskan akan menelusuri siapa otak di balik kasus tersebut,” kata Kabid Humas Polda Jambi AKB Kuswahyudi Tresnadi.

Rumah Riance Juskal diduga sengaja dibakar pada 29 Maret 2017. Sejauh ini, Polda Jambi menangkap tiga tersangka. Salah satunya diduga sebagai pembakar dan dua orang lain yang me­ngantar. (VR/PO/Ant/N-1)