Baliho Dana Desa Bertebaran

PENCAIRAN dana desa bulan ini di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, disambut antusias. Para kepala desa pun memajang baliho yang berisi rencana penggunaan dana desa di lokasi-lokasi keramaian warga.

"Supaya penggunaan dana desa transparan, kami memasang baliho di jalan-jalan yang banyak dilalui warga," kata Kepala Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Agus Karyana, kemarin (Kamis, 13/7).

Desa ini mendapat kucuran dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp2,6 miliar. Sebagian besar dana dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan kirmir di sejumlah RW.

"Tidak lama setelah dana dicairkan, kami segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan penghubung antardesa," tandas Agus.

Bupati Bandung Barat Abubakar menyambut positif gagasan para kepala desa memajang baliho. "Pengelolaan dana desa itu sudah semestinya dilakukan secara terbuka, supaya warga tidak bertanya-tanya."

Di Kalimantan Utara, Sekretaris Provinsi Badrun menyatakan pemerintah provinsi bersama pemkab dan pemkot akan membentuk tim pengawalan dana desa sehingga penggunaannya tepat sasaran, sesuai prioritas, dan untuk pemberdayaan masyarakat.

"Ada beberapa desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana desa 2016. Padahal, laporan itu menjadi tolok ukur pengucuran dana desa pada tahun berikutnya." Di wilayah ini, dana desa sudah turun 100% di Bulungan, Malinau, dan Nunukan.

Adapun di Purbalingga, Jawa Tengah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aksan Mashuri mengatakan dari 224 desa, sudah 150 desa yang mengajukan ADD. Namun, untuk dana desa baru beberapa desa yang melakukannya.

"Kami minta desa-desa itu segera mengajukan, sehingga pembangunan infrastruktur segera dapat dilaksanakan," tambahnya.

Kondisi berbeda terjadi di Wonogiri. Dari 251 desa, hanya 12 desa yang belum menerima dana desa. Adapun desa yang sudah menerima dana langsung tancap gas. Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, misalnya, mulai memperbaiki jalan lingkar desa yang panjangnya mencapai 1 kilometer.

Sementara itu, Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur, meminta pemerintah desa mendorong terciptanya program pemberdayaan yang dibiayai dana desa. "Program pemberdayaan masih minim, padahal besaran dana desa bisa mencukupi untuk membiayainya." (DG/VR/LD/WJ/PT/AD/N-2)