Mustafa Tanda Tangani Kontrak Antikapitalisme

KEBANGGAAN terhadap kiprah anak-anak muda diwujudkan dengan keberanian Ketua DPW Partai NasDem Mustafa menandatangani kontrak politik berisi komitmen antikapitalisme.

Mustafa, bakal calon Gubernur Lampung, menunjukkan komitmennya tersebut dengan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kawan Kece. Jika menjadi gubernur, ia sepenuhnya bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan korporasi dan segelintir kelompok.

"Saya bangga masih banyak anak muda yang peduli dengan masa depan Lampung. Apa yang diinginkan Kawan Kece sesuai dengan apa yang saya lakukan saat ini. Untuk itu, saya bersedia menandatangani kontrak politik tersebut," tegas Mustafa saat diskusi publik kepemimpinan Lampung di Way Halim, Bandar Lampung, kemarin (Rabu, 7/6).

Selama menjabat Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengalokasikan hampir Rp250 miliar atau setengah dari APBD untuk kepentingan masyarakat meliputi bidang keamanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian rakyat.

"Kelompok pemuda di desa masing-masing kami berikan Rp10 juta sebagai modal berwirausaha. Tujuannya agar mereka berdaya secara ekonomi, tidak ada lagi yang terjerumus narkoba dan kriminal. Kita harus hapuskan label Lampung sebagai provinsi pengekspor begal," ujar Mustafa.

Ia pun meminta seluruh masyarakat mengingatkan dirinya jika apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan saat ini. Bahkan ia bersedia menandatangani kesepakatan untuk mengundurkan diri jika saat menjabat tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik Universitas Lampung Dedi Hermawan dalam diskusi itu menjelaskan, suatu daerah dapat maju dan berkembang jika kepala daerah melakukan inovasi dalam kepemimpinannya.

"Ciri pemimpin masa depan yang dibutuhkan Indonesia itu di antaranya mau blusukan, pekerja keras, konsisten, dalam menjalankan program-program yang visioner, melakukan aksi-aksi nonkonvensional di luar protokoler, serta membuat gebrakan melalui kemitraan dengan stakeholder," ungkapnya.

Dedi juga mengungkapkan hasil survei Kuadran dan Rakata Institute menyatakan lebih dari 50% masyarakat Lampung tidak puas atas kepemimpinan saat ini. Masyarakat ingin sosok pemimpin baru yang inovatif.

Poros baru
Gabungan tiga parpol yang menabalkan diri sebagai Poros Baru di DPRD Nusa Tenggara Timur membuka peluang koalisi dengan parpol lain untuk bersama-sama mengusung pasangan calon gubernur di Pilkada 2018. Koalisi Poros Baru ini terdiri dari Hanura, PKB, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Kalau ada kecocokan dalam penentuan figur calon gubernur dan calon wakil gubernur, poros baru siap berkoalisi," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI NTT Jefri Banunaek di Kupang, kemarin.

Tiga parpol tersebut memiliki 13 kursi di DPRD. Itu jumlah yang memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur.

Sementara itu, empat nama lolos penjaringan PDIP untuk Pilwalkot Sukabumi 2018, yaitu Hanafie Zain (Sekda Kota Sukabumi), Tatan Kustandi (Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi), Husein Alamsyah (pengurus DPW PAN Jateng), serta Iwan Kustiawan (anggota DPRD Jabar).

"Ada empat orang yang resmi mengikuti tahapan selanjutnya," terang Sekretaris DPC PDIP Kota Sukabumi Tedi Untara.(PO/BB/OL-4)