[WAWANCARA Gubernur NTT Frans Lebu Raya] Kedamaian di NTT Jangan Direcoki

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) segera membangun Monumen Garuda Pancasila untuk mempertegas diri sebagai daerah dengan toleransi antarumat beragama terbaik di Tanah Air.

Untuk mengetahui makna di balik pembangunan monumen itu, wartawan Media Indonesia mewawancarai Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Berikut petikannya.

Apa tujuan pembangunan Monumen Garuda Pancasila?
Tujuan yang paling prinsip ialah ada yang mengingatkan kita pada nilai-nilai Pancasila. Ketika orang melihat monumen ini, mereka langsung berpikir dan mengingat ada Pancasila yang harus kita jaga terus. Gagasan pembangunan monumen ini lahir dari anak-anak NTT dan akan menjadi contoh bagi daerah lain karena hubungan antarwarga dan etnik yang rukun.

Monumen ini juga bisa menjadi objek wisata baru di NTT. Akan tetapi, yang paling utama ialah soal ideologi.

Di mana lokasi pembangunan monumen?
Ada penyerahan tanah gratis dari seorang warga bernama Theo Widodo. Tanahnya 5.000 meter persegi di Kelurahan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Lokasinya berada di ketinggian dan akan dibangun menghadap ke laut. Mudah-mudahan satu tahun ke depan pembangunan sudah rampung.

Anggarannya dari mana?
Anggaran masih direncanakan. Nanti kita lihat berapa dan sumbernya dari mana.

Apakah monumen ini juga bagian dari penolakan terhadap radikalisme?
Pembangunan Monumen Pancasila juga merupakan gerakan kebangkitan untuk tetap menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Saya selalu mengingatkan warga NTT supaya jaga jangan sampai ikut mengembangkan radikalisme. Kita minta semua orang menghargai kerukunan dan kedamaian yang telah terbangun di NTT. Tidak perlu direcoki dengan hal-hal radikalisme.

Bagaimana Anda menanggapi aksi penolakan warga sejumlah daerah terhadap kehadiran beberapa orang?
Bagi saya, setiap tamu silakan datang ke NTT. Namun, tentu tamu yang datang harus memiliki tujuan baik. Saya tegas menolak seluruh organisasi kemasyarakatan maupun kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila di NTT. (N-1)