Ribuan Buruh Gelar Aksi Konsolidasi Akbar di Bekasi

RIBUAN buruh dari berbagai daerah kembali menggelar aksi konsolidasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/11).

10 ribu buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar konsolidasi akbar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Senin (10/11). Acara ini menjadi momentum penting sekaligus simbol solidaritas pekerja Indonesia.

Dua isu utama menjadi fokus aksi yakni 'Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah' (Hostum) dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan sebagai payung hukum baru yang melindungi hak-hak buruh dan menegaskan prinsip kerja layak.

Baca juga : Buruh Sebut Kenaikan Upah Kota Tangerang Adil, Ajak Daerah Lain Mengikuti

Acara ini juga bertepatan dengan kunjungan Luc Triangle, Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC), yang merupakan konfederasi serikat buruh terbesar di dunia  mewakili lebih dari 200 juta pekerja dari 160 negara. Kehadirannya dinilai sebagai bentuk dukungan internasional terhadap perjuangan buruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangannya, menegaskan, konsolidasi ini bukan aksi terbuka, melainkan pertemuan besar di dalam gedung yang melibatkan ribuan perwakilan buruh. 

"Ini adalah momentum untuk menyuarakan penolakan terhadap upah minimum 2026 yang dianggap tidak sesuai dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan kondisi makroekonomi," ujar Said.

Baca juga : Profil Lengkap Yvette Cooper, Politisi Partai Buruh yang Jadi Menlu Inggris

Ia berharap, pemerintah segera merespons tuntutan ini, terutama terkait kebijakan pengupahan dan perlindungan pekerja. 

"Aksi ini juga menjadi pengingat bahwa suara buruh tak boleh diabaikan, apalagi di tengah tekanan global dan transformasi ekonomi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan dan perumusan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dapat diselesaikan pada November mendatang.

"Sekarang masih di Oktober. Kita target sesuai dengan timeline biasanya setiap tahun, ya, di November itu baru nanti kita akan keluar dengan rumusan," kata Yassierli di Gedung Kemenaker, Jakarta, Senin (13/10).

Menurut dia, tim khusus di Kemenaker tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Proses itu melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Lebih lanjut, Menaker menegaskan bahwa formula penetapan UMP 2026 akan mempertimbangkan aspek kelayakan hidup bagi para pekerja. (H-2)