Aturan soal Bajaj belum Final

OPERASIONAL bajaj jangan sampai bergesekan dengan moda transportasi umum lainnya. Sebab itu, harus ada aturan dan kontrol dari pihak terkait. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit saat dihubungi, akhir pekan lalu.

Menurutnya, posisi bajaj haruslah jelas terlebih dahulu, apakah akan difungsikan sebagai angkutan lingkungan atau apa. Jika diberlakukan sebagai angkutan lingkungan, harus ada feeder halte terdekat di daerah operasional bajaj.

Pengawasan di wilayah operasional bajaj, jelas Danang, harus rutin dilakukan. Hal yang sudah terjadi, kendaraan bajaj akhirnya menjadi milik perseorangan (pribadi) yang sulit diawasi wilayah operasionalnya. Padahal, bajaj sewaktu-waktu bisa keluar dari wilayah operasional yang ditentukan.

“Kontrol ketat akan mendukung kesuksesan adopsi bajaj di Bekasi. Bajaj bisa saja keluar dari daerah operasional. Kalau sudah sampai terjadi, untuk mengembalikannnya sulit,” kata dia.

Selain itu, standardisasi keamanan bagi bajaj pun harus ditetapkan sebab tingkat keselamatan kendaraan motor roda tiga itu tergolong rendah. Jadi standar keamanan harus diatur.

“Ini basisnya kendaraan motor, risiko keselamatannya tidak sebanding dengan kendaraan roda empat,” jelas dia.

Pemkot Bekasi, ungkap Danang, bisa menjadikan bajaj sebagai kendaraan modern. Misalnya, menerapkan sistem argometer yang dipraktikkan taksi. Bisa juga menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer sebagaimana diterapkan perusahaan transportasi online.

Terkait dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yulia menyampaikan bahwa saat uji coba, bajaj tidak diperbolehkam keluar rute, ke-cuali mengisi bahan bakar. Itu pun, sopir bajaj dilarang menarik penumpang selama perjalanan. “Kita sudah berlakukan aturan tersebut saat uji coba,” kata Yayan.
Kini, pihaknya tengah membuat aturan baku operasional bajaj yang rencananya bakal resmi beroperasi pada akhir 2016. (Gan/J-3)