Sumarsono Siapkan Sanksi untuk PNS yang Bolos pada 4 November

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) cuti pada aksi 4 November. Sumarsono juga akan memantau PNS yang bolos.

Sumarsono mengintruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika membuat presensi khusus di masing-masng wilayah.

"Termasuk Wali Kota, Camat, Lurah tidak boleh cuti. Bagi yang cuti batalkan dulu. Semua standby untuk mengamankan Jakarta," kata Sumarsono di Balai Kota, Kamis (3/11).

Pria yang akrab disapa Soni itu mengungkapkan ada sanksi bagi PNS yang bolos. Hal itu sesuai PP 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

"Saya tidak kompromi terhadap sanksi. Kalau sudah diinstruksikan (masuk kerja) terus melanggar, ya itu namanya indisipliner. Kecuali sakit atau sedang pergi umroh, itu lain," tegas dia.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, bolosnya PNS akan menggangu pelayanan publik. Kata Soni, meski ada aksi demonstrasi, pelayanan masyarakat harus tetap diutamakan.

"Namanya aparat sipil negara tidak perlu gentar. Besok harus masuk menjalankan fungsi. Kalau enggak masuk siapa yang akan memberikan pelayanan publik?" tanyanya.

Untuk pengaman demo, Soni menyebut pihaknya siap mengawal unjuk rasa tersebut. Sumarsono akan mengerahkan ribuan Satpol PP membantu Polisi dan TNI mengamankan demo.

"Rasanya semuanya siap, termasuk juga seluruh Satpol PP sudah diberikan posisi masing-masing," kata Soni.

Satpol PP akan ditugaskan membantu Polisi dan TNI di jalur aksi massa. Selain itu, Satpol PP juga bertugas menjaga fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan.

Berbagai ormas Islam akan berunjuk rasa pada 4 November terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Diperkirakan unjuk rasa diikuti oleh ribuan umat Muslim. (MTVN/OL-3)