Soal Kenaikan Biaya UKT, Wapres Tekankan Pembiayaan Proporsional

KENAIKAN uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas saat ini tengah menjadi sorotan karena dinilai memberatkan mahasiswa.

Menanggapi itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu membebani mahasiswa.

“Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan," ujar Ma’ruf, Rabu (22/5).

Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X

Ma’ruf menerangkan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan.

“Solusi-solusi pemerintah yang menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa," ungkap Ma’ruf.

Untuk itu, Ma’ruf menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan.

Baca juga : Wapres Ma’ruf Amin Ingatkan Lembaga Penyiaran tak Fokus Kejar Rating

“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya (mengejar bebasnya). Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu juga tidak fair,” tuturnya.

Wapres juga menyatakan bahwa distribusi beban biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.

“Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian,” paparnya.

Baca juga : Wapres Ma’ruf Amin Minta Faktor Penghambat Penurunan Stunting Diidentifikasi

Ma’ruf meyakini, persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun diantara ketiga pihak tersebut.

Menyinggung perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier, Ma’ruf berpendapat bahwa pendidikan tinggi tetap penting meskipun tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi.

“Menurut saya, tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu juga penting, karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” ungkapnya.

Dalam hal ini, ia berharap agar masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan istilah tersebut.

“Istilah tersier itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya nggak usah kita gunakan istilah itu. Tapi, istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Barangkali dicairkan saja,” pungkasnya. (Ykb)