Pembatasan Sepeda Motor di DKI setelah Pencanangan ERP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum akan memberi batasan kepada sepada motor untuk melewati sejumlah jalan protokol Ibu Kota seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan pembatasan tersebut bakal dilakukan setelah kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) dikeluarkan.

"Kita lakukan (pembatasan) kalau sudah ada ERP dan bus cukup. Jadi bukan 1 Mei," kata pria yang akrab disapa Ahok di Lapangan IRTI, Jakarta Pusat, Senin (25/4).

Beberapa hari belakang, sempat viral pesan di media sosial yang menyebutkan bahwa sepeda motor tak diperbolehkan melewati Jalan Jenderal Sudirman. Ahok membantahnya. Bahkan Ahok mengaku berburuk sangka ada oknum tertentu yang menyebarkan isu tersebut karena bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.

"Itu saya curiga ada hubungan dengan hari buruh, supaya bisa mengumpulkan masa lebih banyak buat demo," terang Ahok.

Dia menjelaskan, banyak orang akan protes dengan kebijakan pelarangan sepeda motor tersebut. Dengan alasan itu, maka pendemo di Hari Buruh sedunia tersebut bakal bertambah banyak. "Ini bukti orang yang mau demo orangnya kurang. Sebarin isu apalagi isu nyerang Ahok kan lebih ramai," ungkap dia.

Sementara itu, hingga kini kebijakan ERP masih berada pada proses penggodokan di Dinas Perhubungan DKI. Kabar terakhir Dishub masih mempersiapkan proses pelelangan proyek tersebut.(X-11)