Reklamasi Pantura Jakarta Akan Dibahas Bersama

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin duduk bersama berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait proyek reklamasi 17 pulau di kawasan pantai utara, Jakarta.

"Sejumlah institusi akan bergabung di dalam pertemuan yang diatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu," kata Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Kamis (7/4)

Institusi yang bakal ikut, lanjut Ahok, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional BKPRN (BKPRN) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. "Tujuannya agar pengaturan zonasi bisa bangun bersama. Itu sudah dikoordinasi Pak Rizal Ramli," kata Ahok.

Adapun Menteri KKP, Susi Pudjiastusti, lanjut Ahok, pada dasarnya sudah tidak masalah terkait reklamasi. Sebab, Rabu (6/4), Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, sudah membeberkan kewenangan atas reklamasi 17 pulau berada pada Pemprov DKI.

"Saya kira Menseskab sudah menjelaskan yang dimaksud tafsirannya seperti apa," ungkap Ahok.

Dia juga menegaskan, selama ini pihaknya sudah melakukan duduk bersama terkait masalah reklamasi. Namun dulu BKPRN sempat akan dibubarkan. Sehingga kewenangan berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). "Dulu sudah ada dengan tim Bappeda kita duduk bareng," jelas dia. (OL-2)