Protes Anggaran RKT Naik, PSI Minta Dana Bantuan Parpol Ditambah

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali membuat pernyataan mengejutkan. Di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi covid-19, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana justru meminta agar dana bantuan partai politik dinaikkan.

Hal itu diketahui dari rapat pembahasan Rancangan APBD 2021 di Puncak, Bogor pada 17 November lalu. Untuk diketahui, partai politik yang memperoleh kursi legislatif mendapatkan dana bantuan partai politik (banpol) tahun ini sebesar Rp5.000 per suara sah dari Pileg 2019.

Dana itu dinaikkan dari sebelumnya Rp1.800 per suara sah. Dana ini berada di pos SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Pak, dana banpol sekarang kita Rp5.000 per suara mungkin bisa dinaikkan lagi. Kalau kami mengusulkan ya Rp7.000 atau Rp20 ribu ya. Kalau saya sih mau setinggi-tingginya ya sehingga bisa memenuhi operasional partai. Tapi yang realistis saja Pak," kata William. Hal tersebut diketahui dari rekaman suaranya yang viral di media sosial.

Meskipun minta dinaikkan, William menyebut kenaikannya tetap harus realistis dan wajar untuk tahun depan. "Mungkin bisa enggak kita naikkan lagi untuk tahun 2021. Mungkin itu pimpinan yang ingin saya sampaikan terima kasih," jelasnya.

Sikap itu tentu berbanding terbalik dengan sebelumnya saat memprotes kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 pada bulan lalu. Anggaran RKT 2021 naik menjadi Rp888 miliar ditentang oleh PSI karena dinilai terlalu besar di saat rakyat sedang kesusahan akibat pandemi.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan saat membahas dana bantuan partai politik. Menilik hasil perolehan suara PSI di Pileg 2019, khususnya di DPRD DKI, sebesar 404.508 suara. Jika dana banpol dinaikkan menjadi Rp20 ribu per suara, PSI bakal mendapat Rp8 miliar per tahun. (OL-14)