Raperda Covid-19 DKI Larang Warga Ambil Paksa Jenazah

PEMPROV DKI Jakarta tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) penanggulangan wabah covid-19. Dalam raperda itu, Pemprov DKI akan menerapkan sejumlah larangan perilaku terhadap warganya demi penanggulangan covid-19.

Salah satunya adalah warga DKI Jakarta dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau terkonfirmasi covid-19.

Hal ini diatur dalam pasal 18 yang mengatur sejumlah larangan bagi warga DKI selama pandemi Covid-19, termasuk warga dilarang mengambil paksa jenazah.

Baca juga: DKI Diminta Audit Anggaran Covid-19, PKS: Sesuai Prosedur Saja

"Dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan," tulis butir L pasal 18 raperda Covid-19.

Selain itu, warga juga dilarang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait covid-19.

Dalam butir N, warga dilarang menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan surveilans epidemiologi informatika.

"Dilarang menghalangi atau mengancam tenaga kesehatan dan petugas penunjang lainnya dalam melakukan tugas penanggulangan covid-19," tulis raperda itu.

Diketahui, raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah covid-19.

Raperda juga dibentuk agar penanggulangan covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Setelah nanti disahkan menjadi perda, aturan tersebut bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) yang menjadi payung hukum penanganan covid-19 di Jakarta yakni Pergub No 33 tahun 2020 dan Pergub No 88 tahun 2020. (OL-1)