Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuat skala prioritas dalam menggunakan dana pinjaman sebesar Rp12,5 trliun dari BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Suhaimi mengatakan dana itu terbatas, sehingga penggunaannya harus semaksimal mungkin dan seefektif mungkin.
"Namanya ini dana pinjaman kan harus dikembalikan dan Pemprov DKI juga harus menggunakannya seefektif mungkin, seefisien mungkin. Ini dana terbatas. Harus maksimal dalam penyerapannya," kata Suhaimi, Sabtu (1/8).
Misalnya saja, imbuhnya, untuk pengendalian banjir. Pemprov DKI harus berkonsultasi dengan para ahli untuk menggerakkan program pengendalian banjir yang paling efektif dan paling besar dampaknya.
Baca juga: Gage untuk Kurangi Aktivitas Karyawan
Apabila Pemprov DKI berhasil mengatasi dampak banjir di titik yang paling vital, ia optimistis masyarakat juga akan merasakan dampaknya.
Pasalnya tidak bisa dipungkiri bahwa banjir menjadi masalah menahun di DKI yang juga berdampak pada perekonomian di Jakarta.
"Karena apa? Bila banjir ini tidak ditangani dengan tepat kan dampaknya juga ke masyarakat. Ada dampak ekonominya dan itu menyebabkan pemulihan ekonomi terganggu," ujar politikus PKS itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminjam dana sebesar Rp12,5 triliun dari PT SMI yang turun dalam dua tahap, yakni Rp4,5 triliun untuk tahun anggaran 2021 dan Rp8 triliun untuk tahun anggaran 2022. Dana ini dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. (OL-14)
