ATURAN pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi dengan ganjil-genap mulai diberlakukan pekan depan oleh Pemprov DKI. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo meminta perusahaan mengatur jam masuk karyawan sesuai pelat ganjil-genap.
“Kami harapkan perkantoran bisa menyesuaikan. Ada stafnya yang kendaraan bernomor ganjil otomatis mendapatkan kerja di kantor tanggal ganjil dan tanggal genap work from home (WFH),” jelas Syafrin di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Adanya imbauan tersebut untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Ibu Kota.
Syafrin menyebut dalam evaluasi pihaknya, ditemukan kepadatan lalu lintas atau macet selama transisi. Hal itulah yang menjadi dasar diterapkannya ganjil-genap. “Prinsipnya itu menjadi instrumen pengendalian pergerakan orang. Dari hasil analisis kami, ternyata volume lalu lintas itu di beberapa titik pemantauan sudah di atas normal,” jelas Syafrin.
Ia mengakui pemberlakuan pembatasan kapasitas 50% karyawan dengan sebagian bekerja di rumah tidak efektif selama PSBB masa transisi.
Buktinya, beberapa jalan di DKI macet. Aktivitas perkantoran menjadi salah satu penyumbang meningkatnya pergerakan warga di tengah pandemi.
“Pemprov DKI saat ini enggak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang. Oleh sebab itu, sekarang yang diaktivasi adalah ganjil-genap. Harapannya, yang WFH enggak melakukan perjalanan tidak penting,” tegas Syafrin.
Namun, apabila warga terpaksa bekerja, ia menjamin kapasitas transportasi umum di Ibu Kota tidak membeludak. (Ins/J-1)
