Anies Dinilai tak akan Rem PSBB Transisi, Pengamat: Itu Pemanis

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai Pemprov DKI Jakarta tidak akan menarik rem darurat untuk menghentikan PSBB Transisi dan kembali ke PSBB pratransisi yang sangat ketat yang diberlakukan pada April hingga akhir Mei tersebut.

PSBB Transisi Fase 1 telah memasuki perpanjangan yang kedua pada 17 Juli lalu dan akan berakhir pada 30 Juli atau besok. Meskipun saat ini kasus baru Covid-19 akan terus melonjak, PSBB Transisi diprediksi akan terus diperpanjang.

Baca juga: Pegawainya Positif Covid-19, Disdik DKI Akui Belum Dapat Laporan

Penyebabnya adalah pendapatan Pemprov DKI yang sangat minim karena terjun bebas akibat pandemi yang mengharuskan hampir seluruh sektor usaha tutup selama tiga bulan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang merosot ini bila tidak diatasi dengan pelonggaran PSBB, Trubus meyakini akan mendatangkan krisis keuangan tersendiri bagi Pemprov DKI.

"Saya nilai tidak akan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) menarik rem atau 'emergency brake' seperti di Pergub No 51 tahun 2020 tentang PSBB Transisi. Nggak akan sampai ke sana. Itu hanya pemanis untuk mengancam saja," kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (29/7).

Anies, menurut Trubus bisa jadi tidak akan menarik rem PSBB Transisi karena melihat langkah Pemerintah Kota Bekasi yang justru nekat membuka tempat hiburan bahkan menyelenggarakan sekolah tatap muka.

Kota Bekasi, kata Trubus, mampu meraup PAD yang maksimal dari kebijakan itu.

"Kalau dia tarik rem darurat, semua sektor tutup lagi. Lantas PAD akan semakin minim bisa jadi lebih turun daripada yang sudah diperhitungan dan disesuaikan. Apa bisa dengan PAD segitu menggaji PNS dan tenaga kontraknya? Juga soal penanganan Covid-19 itu sendiri kan membutuhkan dana yang besar," paparnya.

Solusinya, PSBB Transisi memang sebaiknya terus diperpanjang. Sebab, selain Pemprov DKI yang merasakan dampak ekonominya, masyarakat terutama kelas menengah ke bawah juga akan mendapat dampaknya.

"Jadi memang sudah nggak bisa lagi kita mengutamakan 'public health' di kondisi seperti sekarang ini. Mau tidak mau pemerintah pasti akan memperhitungkan ekonomi. Meski ahli sudah ngomong sampai berbusa-busa kita akan sulit untuk membuat situasi ideal di mana semua orang di rumah, pemerintah kasih bantuan. Karena banyak faktornya," tukasnya. (OL-6)