Ini Pembelaan Pemprov DKI soal Ribuan Siswa Putus Sekolah

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza merespons soal pandangan fraksi-fraksi DPRD soal urusan pendidikan. Khususnya laporan dari Fraksi NasDem terkait 1.073 siswa yang putus sekolah.

DKI, katanya, bakal serius meneruskan pendidikan warga yang sempat putus sekolah tersebut. Hal itu Riza sampaikan saat menanggapi pandangan fraksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD DKI, Senin (27/7).

Baca juga: Anies Dapat Pinjaman Rp12,5 T, DPRD : Jangan Dipakai Aneh-aneh

"Mengenai keseriusan dalam menangani siswa putus sekolah, eksekutif akan terus berusaha mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua," ujar Riza.

Klaim untuk menuntaskan masalah itu, ungkapnya, melalui pemerataan dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus, lalu memberikan bantuan dana personal, bantuan SPP dan penebusan ijazah untuk siswa tidak mampu yang bersekolah di Satuan Pendidikan Swasta.

Riza juga menanggapi soal adanya 66,8% PAUD di DKI Jakarta yang belum terakreditasi. Eksekutif, katanya, akan melakukan peningkatan mutu layanan PAUD negeri dan swasta melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Rjza juga menuturkan, soal perlunya realisasi penyelenggaraan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, DKI akan lakukan kajian lebih lanjut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Gubernur Anies Baswedan terkait pendidikan di Ibu kota. Disebutkan, tercatat siswa putus sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK mencapai 1.037 orang. Data tersebut didapat dari Neraca Pendidikan Daerah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2019.

NasDem juga menyinggung soal Pendidikan Anak Usia DIni atau PAUD. Fraksi NasDem menemukan berdasarkan Neraca pendidikan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, terdapat adanya 66,8 persen PAUD yang belum terakreditasi. (OL-6)