Pemprov DKI Diminta Beri Keringanan Biaya Sekolah Swasta

KETUA Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Pasalnya, opsi sekolah swasta tergolong mahal untuk mereka.

"Kita tidak boleh membiarkan siswa terlantar dan putus sekolah. Jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta," ujar Idris dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7).

Menurut dia, masyarakat cenderung memilih sekolah negeri karena tidak perlu membayar uang pangkal dengan harga mahal. Setidaknya, Pemprov bisa memberi subsidi uang pangkal dan uang sekolah pada mereka yang gagal masuk negeri.

Baca juga: Harapan Siswa Berusia Muda Kandas

Intinya, Pemprov tidak bisa lepas tangan dari masalah mekanisme faktor usia yang dipaksakan, tegas dia.

"Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai," imbuh Idris.

Lebih lanjut, anggota Komisi E DPRD DKI tersebut menyarankan selain subsidi uang pangkal, Pemrov DKI juga bisa membebaskan uang sekolah selama beberapa bulan awal. Mekanisme ini juga akan diterapkan di Kota Semarang dan Provinsi Bali.

Opsi lain, sekolah swasta bisa diberi insentif keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai ganti pemberian keringanan biaya pada siswa.

"Perlu ada peningkatan anggaran hibah guru untuk membantu menekan operasional sekolah swasta," tambah dia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalur baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yaitu Bina RW. Siswa yang tidak lolos PPDB pada jalur lain diharapkan dapat tertampung melalui jalur ini. (OL-1)