Ini Daya Tampung Sekolah di DKI Jakarta

KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana telah menetapkan daya tampung sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).

Ia memastikan calon peserta didik bakal diterima di sekolah baik negeri maupun swasta.

"Ada surat instruksi yang kami keluarkan pada tanggal 5 Mei. Untuk kesiapan tahun ajaran baru memastikan tidak ada lulusan yang tidak bisa sekolah. Kalau soal daya tampung, ketika bicara sekolah negeri dan swasta, tidak ada anak yang tidak sekolah," tegas Nahdiana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Berdasarkan data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta, untuk jenjang sekolah dasar (SD) negeri tersedia 106.432 kursi dan swasta 54.176 kursi.

Kemudian, untuk SMP negeri tersedia 70.702 kursi dan 65.196 kursi di SMP swasta. Presentase penyerapan negeri saat ini hanya 46,21%.

Daya tampung SMA negeri di Jakarta ada 28.428 kursi dan swasta tersedia 35.244 kursi. Sedangkan kursi untuk SMK negeri ada 19.182 dan swasta ada 71.388 kursi.

"Jadi mau apapun bentuk seleksinya, pasti ada yang harus sekolah di swasta. Dinas pendidikan kan bukan cuma untuk sekolah negeri. Kami akan memulai juga membenahi swasta," ungkapnya.

Baca juga:  Sekolah Bersiap Hadapi Kenormalan Baru

Untuk pendaftaran PPDB dilakukan secara daring. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) sudah dapat melakukan pendaftaran melalui laman ppdb. jakarta.go.id.

Adapun jalur seleksi yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB ialah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik dan jalur pindah tugas dan anak guru.

Dalam kriteria usia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 ialah calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Lalu memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yangmenjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD.

Sedangkan, persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesa ikan kelas 9 SMP.

"Kalau dari keluarga yang ekonominya tidak mampu, Pemprov telah mengintervensi ini dengan KJP. Anak swasta dengan negeri terima KJP-nya beda. Karena KJP- nya termasuk SPP," pungkas Nahdiana.(OL-5)