PSBB Mesti Dibarengi Kebijakan Ketat soal Bekerja Dari Rumah

MASIH banyaknya kalangan industri yang tak mengindahkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dengan menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH), membuat transportasi publik berpeluang terus dijejali penumpang, terlebih dengan adanya pembatasan operasional.

Pengamat transportasi Universirtas Indonesia Alvinsyah mengatakan, yang perlu dilakukan bukan menghentikan moda transportasi, tapi mengurangui, bahkan meniadakan kegiatan yang menyebabkan kebutuhan bertransportasi tetap tinggi.

"Kalau ini tidak dilakukan ya sulit untuk membatasi kegiatan transportasi umum. Karena memang masyarakat harus beraktivitas. Akhirnya yag menjadi sasaran empuk untuk dipersalahkan adalah sektor transportasinya," ungkap Alvinsyah saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (17/4).

Baca juga : PSBB di Depok Dinilai belum Efektif

Hal ini menjadi pelik karena pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian mendukung kegiatan usaha tetap beroperasi selama PSBB melalui penerbitan Surat Edaran No. 7 tahun 2020.

"Tinggal pilih lebih penting nyawa atau ekonomi. Memang ini pilihan pahit bagi semua pihak, tapi kan tetap harus ada prioritas. Setiap kebijakan pasti punya implikasi dan disinilah peran negara melalui pemerintah untuk berperan menyelamatkan rakyatnya," tukasnya.

Sebelumnya, Pemda Bodebek serta Pemprov Jawa Barat mengusulkan adanya penyetopan operasi KRL Commuterline untuk memaksimalkan PSBB. PSBB di Jakarta telah dimulai pada 10 April lalu. Sementara untuk seluruh Jabodetabek akan memulai PSBB mulai besok.(OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi