Soal Setop Operasi KRL, Dishub: Ikuti Permenkes

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Kementerian Perhubungan mengenai operasional KRL Commuter Line selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, pada prinsipnya, Pemprov DKI akan patuh pada payung hukum PSBB, yakni Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Untuk Penanganan Covid-19 serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

"Terkait layanan transportasi, jika kita acuannya pelaksanaan PSBB, ini sudah ditetapkan dalam PP 21/2020, kemudian Permenkes 9/2020, bahwa tidak ada penutupan layanan. Yang ada pembatasan layanan. Memang ada pembahasan, ada usulan Bodebek yang hari ini sudah lakukan PSBB, dilakukan penghentian KRL. Karena usulan ke Kementerian Perhubungan, kita serahkan ke Kementerian Perhubungan," kata Syafrin saat dihubungi, Kamis (16/4).

Baca juga: Jabodetabek Akan PSBB, Pemprov DKI Kurangi Operasional MRT-LRT

Pemprov DKI sendiri saat ini hanya membatasi operasional transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Ketiga moda angkutan massal itu, beroperasi pada pukul 06.00-18.00 WIB dengan jumlah armada terbatas serta penumpang turut dibatasi.

Menurutnya, pelaksanaan PSBB bukan hanya memutus mata rantai pada satu sektor, tapi di berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, dituntut komitmen pemerintah pusat serta daerah untuk tegas melaksanakan PSBB di semua sektor.

"Kembali lagi bahwa pelaksanaan PSBB untuk memutus mata rangkai wabah covid-19, pemerintah ambil sikap untuk melaksanakan PSBB. PSBB itu pedoman kita dalam setiap kebijakan khususnya di sektor transportasi Jakarta untuk berusaha mencegah penyebaran covid-19. PSBB itu sendiri kuncinya adalah tidak ada penutupan layanan," tegasnya.

Sebelumnya, Pemda Bodebek mengusulkan penyetopan operasional KRL total pada 18 April mendatang bertepatan dengan pelaksanaan PSBB yang mencakup seluruh wilayah Jabodetabek. (OL-14)