3,7 Juta Keluarga di Jakarta dan Sekitarnya Peroleh Bansos

PRESIDEN Joko Widodo memastikan 3,7 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mendapat
bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan pada masa tanggap darurat covid-19.

“Khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kita siapkan program bansos khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui konferensi video, kemarin.

Dari target itu, Jokowi merinci 1,1 juta bantuan sosial disiapkan Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta disiapkan pemerintah pusat. Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian Sosial untuk mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek. Hal ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meredam dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19.

“Kemensos akan mendistribusikan besok (hari ini) 200.000 paket sembako dengan nilai Rp200 ribu bagi masyarakat,’’ ujar Menteri Sosial Juliari Batubara, kemarin.

Juliari mengatakan pemberian paket sembako ini merupakan bantuan awal untuk mengisi kekosongan sampai bansos khusus dari Presiden Jokowi dibagikan. Sebanyak 4,1 juta penduduk atau 1,7 keluarga lapisan terbawah di Jabodetabek akan menerima bantuan khusus dari Presiden Jokowi. ‘’Bantuan itu berupa sembako dengan nilai Rp600 ribu per keluarga yang akan dibagikan selama tiga bulan dimulai pada April 2020.’’

Tepat sasaran

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan penyaluran berbagai bansos harus benar-benar tepat sasaran dan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, Presiden meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah, seperti ketua RT/RW di wilayah masing-masing.

Presiden juga meminta mekanisme penyaluran dibuat seefisien mungkin. Jangan sampai masyarakat dibuat kesulitan karena pemerintah daerah menerapkan persyaratan yang berbelit-belit.

Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintahan untuk memperbanyak program padat karya tunai di perdesaan. Setidaknya, setiap kementerian/lembaga harus bisa meningkatkan jumlah program tersebut hingga lima kali lipat. (Pra/Ins/X-10)