Pemprov DKI Larang ASN Mudik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran No 41 tahun 2020. Imbauan untuk tidak mudik bagi ASN ini guna mencegah meluasnya infeksi virus covid-19.

"Pemda DKI Jakarta cukup mengacu SE Menpan RB, karena Menpan merupakan pembina PNS di seluruh Indonesia. Prinsipnya Pemda DKI mengikuti kebijakan pusat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (7/4).

Baca juga: Polisi Dilarang Mudik di Hari Raya karena Covid-19

Saat ini 20 ribu lebih ASN DKI telah menerapkan kerja dari rumah. Untuk mengantisipasi agar ASN tidak memanfaatkan momen ini untuk pulang ke kampung halaman lebih dulu atau bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, Chaidir menegaskan atasan ASN harus mengawasi dengan ketat.

"Setiap pejabat urusan kepegawaiannya melihat dari laporan absensi kehadiran serta bila berhalangan tidak hadir alasannya apa, dan PNS harus melaporkan kehadirannya kepada atasan langsungnya," ungkap Chaidir.

Sementara untuk pengawasan, bila sudah masuk masa cuti bersama, ASN harus membuat laporan rencana lokasi untuk menghabiskan cuti serta nomor kontak yang bisa dihubungi.

"Jika masuk cuti bersama kan ada laporannya PNS mau mengambil cuti berada di mana, lalu harus menyerahkan nomor yang gampang dihubungi bila kondusi darurat dalam tugas. PNS harus siap dipanggil karena cuti akan menjadi hak bila kewajiban tugas yang mendesak telah diselesaikan sebagai tanggung jawabnya sebagai PNS," tegasnya. (OL-14)