DPRD DKI Rela Anggaran Kunker Dipangkas

KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono mengusulkan pemotongan anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota dewan guna membantu warga yang terdampak Covid-19.

Ia mengungkapkan, sekali perjalanan kunker menghabiskan Rp2,2 miliar.

"Batalin saja tujuh atau delapan kali kunker. Sekitar Rp15,4 miliar hingga Rp17,6 miliar. Walaupun usulan saya nanti di-bully, tapi seharusnya ada satu program dimana keterlibatan DPRD diperankan," ungkap Mujiyono saat dihubungi, Jakarta, Rabu (1/4).

Menurutnya, usulan pembatalan kunker untuk dua atau tiga bulan ke depan masuk akal di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, daerah lain juga bakal menutup hotel, tempat hiburan atau wisata dan lainnya.

"Kunker boleh dilakukan oleh kita, bisa keluar duitnya keluar dari sini (DPRD). Tapi, kan harus ada sepengetahuan daerah di mana kita datangin. Mereka di sana saja melarang menerima tamu, batalin saja," jelas Mujiyono.

Pada periode Maret-Mei, jelasnya, ada delapan kunker yang dibatalkan. Kunker meliputi kegiatan oleh komisi, fraksi, badan anggaran, dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).

"Habis lebaran kalau mau kunker boleh, walaupun itu risikonya ada juga (soal Covid-19). Tapi kalau reses saya enggak setuju (dipotong). Itu kewajiban, kaitannya dengan pembangunan DKI lewat musrembang dan seterusnya," pungkasnya. (OL-8).