Satgas PUPR Dikerahkan Awasi Proyek Infrastruktur di Depok

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok mengerahkan 310 satgasnya untuk mengawasi kinerja para kontraktor. Monitoring  ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, workshop, pemeliharaan dan tata ruang sudah sesuai dengan kontrak kerja atau justru sebaliknya.

“Tahun 2020 ini, ada 310 satgas PUPR kita kerahkan  untuk memonitor proyek infrastruktur di Depok.  Mulai proses lelangnya,  ketika pembangunan dan sudah dilaksanakan kami juga monitoring, " tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Dadan Rustandi di Kantor PUPR, Jalan Raya Bogor, Kilometer 33, Tapos, Kota Depok, Jumat (28/2).

Upaya ini untuk mencegah menurunnya kualitas jalan,  jembatan, drainase, pemeliharaan dan tata ruang wilayah.  Tak hanya itu, jelas Dadan, pihaknya  juga melakukan pengawasan kemungkinan apakah paket pekerjaan yang telah dimenangkan kontraktor dijual ke pihak lain.

"Karena kalau sebuah kegiatan yang dimenangkan kemudian dijual ke pihak lain, tentu akan menurunkan kualitas pekerjaan karena pihak lain itu, otomatis akan mengambil untung dengan cara mengurangi volume pekerjaan, " ucap Dadan.

Kontraktor,  sambung dia, tidak boleh menjual proyek. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut dikerahkan satgas ke lokasi.  Saat ini semua proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel.  Semua kontraktor juga memiliki hak untuk mengikuti proses tender tapi harus sesuai aturan.

" Intinya, proses tender sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau memang memenuhi syarat berarti berhak, kalau enggak ya enggak, " tegasnya.

Sementara Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kota Depok Deni Setiawan mengatakan pihaknya sudah mulai menggelar kegiatan infrastruktur bidang sumber daya air. " Ada sekitar 60 kegiatan yang sudah kita gelar bulan ini, " katanya.

Kegiatan yang digelar itu, menurut dia antara lain perbaikan saluran air, turap kali atau turap tebing yang longsor akibat banjir pada awal januari lalu. "Dari enam bidang di PUPR, baru bidang sumber daya air yang menggelar pekerjaan. Lima lainnya seperti jalan lingkungan, bina marga, tata ruang, workshop dan bidang pemeliharaan belum menggelar kegiatan," ujar dia.

Kemungkinan, kata dia, lima bidang tersebut baru April atau Mei menggelar kegiatan. " Yang kami khususkan sementara kegiatan yang terdampak banjir, " ujar dia.

Terkait masalah adanya banting-banting harga untuk mendapatkan paket, menurut Deni, semua pihak mempunyai hak untuk menawar paket-paket lelang. Namum harus secara prosudural dan sesuai aturan.

" Boleh membuat penawaran rendah tapi penawarannya yang masuk akal. Masalahnya kalau penawarannnya diturunkan hingga 20% dari pagu proyek akan nombok. Ya kita tak mau bayar kalau proyek tidak berkualitas,” tegasnya. (OL-13)