KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI tidak boleh mengubah desain rancangan interior Monumen Nasional (Monas).
Pasalnya, desain rancangan tersebut memiliki sentuhan sejarah yang berkaitan dengan Presiden pertama RI Soekarno.
"Bung Karno waktu itu pernah berbicara negara harus menyelesaikan pembangunan Monas sampai isinya. Monas dan Istiqlal tidak bisa dipisahkan. Kalau Istiqlal banyak umat Islam yang membantu membiayai, tapi kalau Monas harus negara. Saya minta kepada Pak Heru, tidak boleh merubah alur cerita Bung Karno. Saya minta (revitalisasi) ini dikerjakan serius," jelas Ida kepada Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto saat rapat kerja di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (12/2).
Ida menegaskan revitalisasi dimulai, Pemprov DKI harus memaparkan rancangan desain komplitnya terlebih dahulu. Jangan sampai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merusak peninggalan bersejarah Indonesia itu.
"Kami minta untuk paparan dulu sampai sejauh mana. Karena Monas ini kan sejarah betul yang dibangun oleh proklamator yang memang tidak boleh di ubah. Kalau mau diperbaiki, biar tidak bosan misalkan ditambah lampu dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi memutus sejarah itu tidak boleh," terang Ida seusai rapat.
Ida menegaskan, apabila permintaan ini dilanggara, maka pihak Pemprov DKI akan dikenakan sanksi. (OL-8)
