PSI Laporkan Revitalisasi Monas ke KPK, Gerindra: Itu Asumsi

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) akan melaporkan dugaan korupsi pada proyek penataan kawasan Monas dengan nilai Rp71,3 miliar.

Hal itu berdasarkan pertimbangan pengerjaan yang tidak sesuai aturan dan kontraktor yang dinilai abal-abal karena tidak memiliki kantor yang jelas.

Politikus Partai Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengungkapkan pelaporan itu hanya berdasarkan asumsi PSI dan tanpa bukti-bukti yang jelas.

"Ya, menurut saya, itu hanya berdasarkan asumsi mereka saja. Kalau tidak sesuai aturan maksudnya aturan yang mana?" tanya Syarif saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (23/1).

Baca juga: Pertanyakan Kontraktor Monas, PSI Curiga Ada Persengkokolan

Syarif sebaliknya tidak menemukan unsur pidana dalam proyek itu. Proyek penataan Kawasan Monas telah sesuai dengan kebutuhan penataan kawasan simbol negara itu.

Proyek pun telah melalui proses tender yang sesuai dengan standar oleh Badan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI.

Selain itu, untuk menilai proyek terdapat korupsi atau tidak adalah dari kinerja kontraktor serta hasilnya.

"Kita lihat saja nanti hasilnya sesuai nggak sama spesifikasi yang diminta saat lelang. Kalau tidak sesuai, cepat rusak, baru bisa dikatakan ada korupsi," ungkap anggota Komisi D DPRD DKI ini.

Meski demikian, Syarif menyebut pelaporan PSI ke KPK merupakan hak warga negara sehingga tidak ada yang bisa mencegahnya.

"Tapi ya itu bagus. Itu memang hak warga kan. Bagus dia menempuh jalur yang seharusnya. Biar nanti KPK meneliti," tukasnya.

Sementara itu, ditemui sebelumnya di Balai Kota, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan kontraktor pemenang tender merupakan kontraktor berpengalaman.

Dari penelusuran Media Indonesia, PT Bahana Prima Nusantara pernah memenangkan tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni penataan kawasan strategis Masjid Raya Sumbar pada 2016 dengan nilai kontrak Rp28,4 miliar. Hal itu tercantum di situs www.lpse.pu.go.id.

Setahun kemudian, kontraktor yang sama juga pernah memenangkan tender di Kementerian Perhubungan yakni pengerjaan lanjutan fasilitas Pelabuhan Laut Kolbano senilai Rp5 miliar. Informasi ini dapat dilihat di www.lpse.dephub.go.id.

Sebelumnya, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menemukan kejanggalan dalam proyek penataan kawasan Monas bernilai Rp71,3 miliar.

Kejanggalan itu ialah lokasi yang menjadi alamat kantor kontraktor PT Bahana Prima Nusantara di Jalan Nusa Indah No 33 Rt01/07 Ciracas, Jakarta Timur. Saat ditelusuri, kantor kontraktor terletak di gang sempit yang berada di tengah-tengah permukiman padat penduduk.

Ia menyebut hal serupa pernah terjadi di 2014 lalu saat terjadi kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang merugikan negara Rp81 miliar. Diketahui alamat para pemenang tender UPS berada di kios fotocopy hingga jasa servis alat elektronik.

Mencegah hal serupa terjadi, siang ini, DPW PSI DKI Jakarta pun melaporkan dugaan korupsi proyek penataan kawasan Monas ke KPK.(OL-1)