ReJO Minta Kasus Jiwasraya Diusut Tuntas

KETUA umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pihaknya meminta kasus ini diusut tuntas sehingga tidak menimbulkan fitnah

"Memang eks Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo pernah kerja di KSP sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis,'' kata Darmizal, di Depok, Kamis (27/12)

Menurutnya, Hary  masuk sebagai profesional di team di KSP periode lalu dan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang telah sesuai aturan. Periode ini Hary tidak lagi terpilih, bahkan masuk list kandidatpun tidak. Jadi pak Moeldoko jauh banget atau tidak ada kaitannya dalam kasus itu.

Darmizal menjelaskan, PT Asuransi Jiwasraya (persero) adalah BUMN pelat merah yang bergerak di bidang perasuransian yang tidak mudah merugi jika manajemennya mengelola korporasi dengan baik. Alasanya, klaim oleh nasabah berdasarkan kondisi tertentu saja atau nasabah tidak setiap hari atau minggu melakukan klaim asuransinya.

Untuk itu, Darmizal, meminta KPK serta penegak hukum menyelidiki kasus gagal bayar Jiwasraya kepada nasabah yang hingga mencapai jumlah sangat fantastis yaitu sekitar Rp 12 triliun. Ini jumlah uang yang sangat besar.

"Ini bukan kasus main-main. Saya kira ini perampokan yang sangat nekad terhadap uang nasabah yang dipercayakan pengelolaannya kepada asuransi milik negara. Oleh karna itu, saya minta penegak hukum bersinergi mengusut kasus ini. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum," jelas Darmizal.

Darmizal emngungkapkan, jajaran Direksi PT Asuransi Jiwasraya (persero) sebelum tahun 2018 sebaiknya diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kalo gak salah dengar, Menteri BUMN menjelaskan, bahwa gejala penyakit sudah terlihat di tahun 2006. Setiap yang bersalah harus bertanggungjawab atas kelalian yang sangat merugikan ini. Negara tidak boleh terus menerus melakukan suntikan dana atau injeksi kepada BUMN yang merugi bahkan menggerogoti keuangan negara.

"Tentu Direksi, sebagai pemimpin Korporasi harus bertanggungjawab. Jangan sampai negara melakukan suntikan dana terus-terusan pada BUMN yang sakit karna akan menggerogoti keuangan negara," pungkas Darmizal.

Sebelumnya, DPR melalui Komisi XI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah dan PT Jiwasraya (Persero). Ada beberapa fakta terbaru yang terungkap dalam rapat tersebut.

Misalnya, Direktur Utama PT Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko mengakui tidak akan sanggup membayar premi nasabah yang mencapai Rp. 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019.

Namun, Hexana menyebut tetap akan mengusahakan pengembalian dana polis tersebut ke nasabah, setidaknya di tahun 2020. Caranya dengan mencari dana dari investor.  (OL-11)