PEMERINTAH provinsi (pemprov) DKI Jakarta mengizinkan perhelatan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Sekretaris Dearah (Sekda) Saefullah, pihak promotor DWP sudah mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
"Pemerintah harus hadir karena ada permohonan untuk penyelenggaraan konser," jelas Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/12).
Ia menambahkan perizinan DWP sudah sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah (perda).
"Sehingga ini tidak melanggar ketentuan terkait, (Pemprov) tidak bisa menolak memberikan izin," kata Saefullah.
Ia mengatakan permohonan dari Promotor DWP, Ismaya Live, sudah ditindaklanjuti melalui melalui rekomendasi teknis dan kesenian untuk kegiatan yang ada dan sudah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Penjelasan Sekda itu menanggapi polemik atas berbagai aspirasi termasuk penolakan acara DWP oleh warga yang tergabung dalam ormas Islam.
Baca juga: Tolak DWP, Massa Minta Anies Jangan Promaksiat
Salah satunya ialah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya yang menuding DWP sebagai kegiatan maksiat.
"(Berita) di media yang begitu kencang, cepat merespon aspirasi-aspirasi yang ada baik yang datang dari atas, tengah maupun bawah. Beberapa hari ini, Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait mendapat permohonan dari warga negara yang melaksanakan kegiatan musik," tutur Saefullah.
Ia pun menjamin acara DWP dijaga ketat oleh pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan pada penyelenggaraan baik sebelum maupun sesudah kegiatan. Acara musik terbesar se-Asia Tenggara itu berlangsung hari ini, Jumat (13/12) hingga Minggu (15/12).
"Sehingga, (DWP) tidak mengganggu masyarakat lain. Yang mungkin tidak tahu, (menjadi) tahu kegiatan tersebut," pungkas Saefullah.(OL-5)
