Headline
Hanya Presiden Boleh Atur Negara

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

PKS tidak Menolak Djakarta Warehouse Project 2019

(Ins/J-2)
13/12/2019 04:10
PKS tidak Menolak Djakarta Warehouse Project 2019
KONSER MUSIK ELEKTRONIK DWP(MI/Putri Yuliani )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, menegaskan tidak ada larangan dalam menyelenggarakan acara musik di Ibu Kota selama menaati aturan.

"Negara kita, termasuk DKI sebagai Ibu Kota (ada) aturan hukum. Jadi, segala sesuatu itu dilihat dari sisi itu. Lalu, kita enggak ngelarang musik kan. Kita juga enggak larang seni budaya," ujar Suhaimi menanggapi ormas Islam dan gerakan massa yang menolak acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019, Jakarta, Kamis (12/12).

Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya menganggap DWP merupakan event maksiat terbesar di Asia karena memfasilitasi minuman keras, narkoba, dan seks bebas.

Suhaimi pun mengingatkan kalau aturan memperbolehkan, event boleh digelar. "Jadi, bukan karena kita enggak cocok kemudian kita larang. Atau karena enggak berselera lalu dilarang. Tetapi, dalam pelaksanaan di lapangannya, itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya. Jadi, monggo bermusik dan seni budaya, tapi selalu pada aturan yang ada," jelasnya. (Ins/J-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved