DPRD Setujui Anggaran Sertifikasi Kompetensi SMK Rp57 Miliar

KETUA Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuturkan anggaran sertifikasi kompetensi untuk siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) tepat sasaran. Pihaknya menyepakati anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan sebesar Rp57 miliar.

"Ya mereka bilang ini dibutuhkan. Kami bisa terima ini, yang penting tepat sasaran. Yang kedua karena situasi kita krisis (anggaran) mohon penggunaanya betul-betul untuk kebutuhan, jangan hanya keinginan," jelas Irman usai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurutnya, usulan anggaran itu memang dibutuhkan siswa SMK sebelum masuk dunia kerja.

Baca juga: Pos Satpam Sekolah Didanai Rp9,1 Juta per meter, DPRD DKI Berang

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat menerangkan, anggaran itu untuk membiayai 72 ribu siswa SMK dalam mengikuti ujian sertifikasi kompetensi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Kita perlu bekali mereka dengan sertifkat ini sebagai bukti mereka berkompeten sesuai bidang keahliannya," kata Syaefulloh.

Selain itu, diketahui Komisi E juga menyoroti anggaran yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah pembangunan pos satpam di sekolah dalam usulan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp9.1 juta per meter.

Namun, akhirnya anggaran itu dipangkas menjadi Rp5,8 juta per meter untuk pembangunan pos satpam. (OL-2)