ANGGOTA DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkap beberapa kejanggalan dalam pengajuan usulan anggaran pembelian lem aibon lebih dari Rp82 miliar pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun 2020. Selain itu, William juga mengungkap anggaran tidak wajar lainnya seperti biaya pengadaan pena dan komputer.
Hal tersebut disampaikan William melalui akun Instagram pribadi @willsarana.
Mengamati kritikan terhadap aksi William itu membuat rancangan anggaran dalam KUA-PPAS 2020 menjadi sorotan publik. Karena itu, banyak orang bertanya-tanya siapa sebenarnya William Aditya Sarana?
1. William adalah anggota DPRD DKI termuda.
Dia terpilih menjadi wakil rakyat untuk periode tahun 2019-2024. Dia juga merupakan satu dari delapan anggota terpilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pria kelahiran pada 2 Mei 1996 ini baru saja diwisuda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada akhir Agustus lalu. Sejak di bangku SMA, dia telah menggeluti dunia politik dengan menjadi anggota OSIS sebagai staf hubungan masyarakat.
Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, William juga sempat menjabat sebagai ketua Mahkamah Hakim Konstitusi UI.
2. Sering menerima label sebagai negatif dan kurang simpati dari masyarakat.
Masuknya William dalam ranah politik sempat ditentang kedua orangtuanya. Namun, dia tetap mengikuti panggilannya dan menjadi anggota DPRD DKI termuda. Bahkan, saat berkampanye, William mendapati sejumlah warga di daerah pemilihannya enggan bersalaman dengannya.
Statusnya sebagai anak muda juga menjadi tantangan sendiri ketika dirinya masih berkampanye. William mengaku kerap diremehkan karena masih muda.
"Tantangannya yang pertama saya paling muda jadi diremehin. Anak muda bisa apa? Anak kemarin sore. Itu yang saya pernah bilang kalau anak muda itu kurang pengalaman akan tetapi kita tuh bisa tambal dengan ilmu keberanian dan idealisme," ungkap William.
3. Bergabung dengan PSI karena anggapan mengenai ekosistem di PSI masih sehat.
Dia juga berkomitmen bahwa dirinya dan PSI akan jauh dari kata korupsi.
"Menurut saya ekosistem parpol di partai lain sudah rusak. Sifatnya itu nepotisme sudah ada beking oligarkis tertutup. Kalau kita jadi orang baik sendirian di parpol yang lama enggak akan mengubah apa-apa," ujarnya.
Dalam menjadi anggota legislatif, William memiliki tujuan utama untuk memperjuangkan air bersih bagi warga Jakarta Barat.
Selain itu, katanya, dia pun menekankan pada masalah polusi udara di Jakarta.
4. Memenangi gugatan terkait pedagang kaki lima (PKL).
Bersama kader PSI Zico Leonard, William menggugat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pasal itu digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, untuk pedagang kaki lima selama pembangunan skybridge. Pada 18 Desember 2018, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan tersebut. (X-15)
