PSI Desak DPRD DKI Kebut Pembahasan APBD 2020

KETUA Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta DPRD segera mengagendakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasalnya, aturan Kemendagri mengharuskan APBD 2020 diketok di akhir November tahun ini. Artinya, DPRD hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk membahas secara mendalam APBD 2020 yang diprediksi mencapai Rp96 triliun.

“Sudah sebulan berlalu begitu saja sejak kami dilantik karena menunggu nama pimpinan definitif. Akibatnya, agenda yang menjadi tanggung jawab DPRD molor terlalu lama, khususnya pembahasan APBD 2020 dan juga pemilihan Wagub. kami minta untuk bisa segera mengejar keterlambatan ini,” kata Idris dalam keterangan resmi, Kamis (3/10).

Idris menilai keterlambatan satu bulan lebih tersebut disebabkan alotnya penyerahan nama-nama calon pimpinan definitif dari Fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat.

Baca juga: DPRD DKI Ajukan Pimpinan Definitif

Ia mendorong penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dapat segera terlaksana di awal bulan ini, agar kinerja DPRD menjadi efektif.

Jika pembahasan AKD kembali molor, menurut Idris, ruang pembahasan APBD 2020 hanya akan semakin sempit dan mustahil menghasilkan pembahasan yang berkualitas.

“Saya yakin semua partai ingin APBD yang berkualitas. Tapi, APBD senilai Rp96 triliun tidak akan maksimal kalau pembahasannya hanya satu bulan saja. Ini sebenarnya sudah sangat mepet sekali. Fraksi PSI sudah berinisiatif menyisir anggaran sejak bulan lalu dengan data yang sudah ada,” tegas Idris.

Idris menerangkan dari 106 anggota DPRD terdapat 59 anggota baru. Ia berharap para anggota baru, termasuk delapan anggota DPRD dari PSI, segera mempelajari usulan anggaran dan menguasai proses penganggaran agar bisa langsung membahas secara teliti dan kritis draft usulan dari Gubernur.

“Kalau DPRD yang baru mau menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya, inilah saatnya. Pembahasan APBD 2020 ini ajang pembuktian kualitas para anggota DPRD yang kembali terpilih maupun yang baru terpilih,” tandas Idris.

Di kesempatan yang sama Anggota DPRD dari PSI, Anthony Winza, menilai disiplin dan ketepatan waktu di DPRD juga menjadi hal penting yang harus ditingkatkan dan diperhatikan oleh pimpinan DPRD definitif.

Pasalnya, berkali-kali rapat di DPRD molor hingga 1-2 jam. Anthony menyayangkan kebiasaan tersebut dan menilai rakyat Jakarta dirugikan oleh kurangnya disiplin kerja.

“Sejak dilantik kami sudah dua kali gajian, padahal DPRD secara keseluruhan belum banyak bekerja. Sangat disayangkan jika uang rakyat dihamburkan dengan tiap keterlambatan dalam rapat maupun pengambilan keputusan,” kata Anthony.

Anthony menghitung gaji serta tunjangan per bulan setiap anggota DPRD Jakarta mencapai kisaran Rp100 juta.

Menurut Anthony, negara menghabiskan Rp500 juta per hari kerja untuk gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD. Kalau dibagi 8 jam kerja, setiap jam di DPRD bernilai Rp60 juta.

Anthony meminta pembahasan AKD segera dikebut agar seluruh anggota bisa maksimal bekerja di komisi dan badan masing-masing. (OL-2)