IPB Kaji Jabodetabek sebagai Megacity

WALI Kota Bogor Bima Arya membentuk tim khusus untuk mengkaji kemungkinan provinsi baru Bogor Raya, bergabungnya suatu kota dengan DKI Jakarta, serta Jabodetabek sebagai kota global.

Hasil kajian akademis terkait dengan isu tersebut ditargetkan tuntas pada Desember 2019. Pemerintah Kota Bogor mengucurkan dana sebesar Rp100 juta untuk tim khusus memulai pekerjaannya.

Pembentukan tim khusus merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dengan Rektor IPB University Arif Satria, Kepala Pusat Pengkajian Perenca-naan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB Ernan Rustiadi, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Sekolah Bisnis IPB, Kota Bogor, Minggu (25/8).

Arif Satria menyatakan IPB menerima tawaran dari Pemkot Bogor untuk mengkaji secara akademik berkaitan dengan isu pengembangan wilayah Bogor dan Jabodetabek. “Ternyata isu ini merupakan turunan dari isu besar tentang pemindahan ibu kota negara (dari Jakarta ke Kalimantan Timur),” ujar Arif.

Bima Arya berharap apa yang berkembang saat ini diproses secara akademis, bukan politis. Hal itu demi keberlangsungan masa depan warga Bogor. “Ini soal akademis. Jadi kajiannya akan mengeluarkan data-data. Kami bentuk tim khusus dengan IPB University. Anggarannya Rp100 juta,” cetusnya.

Di tempat yang sama, Kepala P4W IPB Ernan Rustiadi menambahkan, wacana pemindahan ibu kota hingga isu pemekaran wilayah bermuara dari tata kelola megapolitan Jabodetabek yang tidak ditangani dengan baik.

“P4W IPB sudah memiliki kajian yang cukup panjang tentang Jabodetabek sebagai suatu megacity dunia. Sekarang Jabodetabek sudah menjadi megacity kedua terbesar di dunia karena penduduknya hampir 35 juta, dan di situ terdapat 25% PDRB (produk domestik regional bruto) nasional sekaligus menjadi kota global satu-satunya di Indonesia yang harus berdaya saing dengan kota global di dunia,” papar Ernan.

Kajian nanti, menurutnya, harus memikirkan rekomendasi tata kelola yang terbaik di Kota/Kabupaten Bogor, Jabodetabek, dan Indonesia. “Ini bukan masalah rebutan kekuasaan. Kami independen, objektif memberikan masukan-masukan, memikirkan yang terbaik untuk Bogor, Jabodetabek, bahkan Indonesia. Jadi itu yang menjadi landasan kami bekerja dari amanah yang disampaikan untuk melakukan kajian ini,” pungkasnya. (DD/J-1)