Pemda DKI Bantah Gelembungkan Dana Mudik Gratis

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran penyelenggaraan mudik bersama tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, mengatakan program mudik gratis tahun 2019, dinodai oleh informasi yang salah sehubungan dengan anggaran sewa bus yang mencapai Rp14 miliar.

Sesuai catatan, jelas Sigit, anggaran sebesar itu bukan hanya diperuntukkan bagi sewa bus, mdlankan juga untuk menyewa truk pengangkut motor dengan total 62 truk, meliputi 36 truk arus mudik dan 26 truk arus balik.

“Kemudian biaya pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara. Maka anggaran untuk sewa bus saja Rp11,4 miliar,” kata Sigit dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (9/6).

Selain itu, tersebar pula informasi di media sosial bahwa sewa bus dilakukan hanya sekali jalan. Hal itu tidak benar karena layanan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta tidak hanya arus mudik, tapi juga arus balik.

Dengan demikian, kata Sigit, armada bus yang disiapkan juga untuk dua kali perjalanan dengan total armada sebanyak 594 bus.

Selain itu, lanjutnya, tersiar kabar bahwa biaya per armada bus menghabiskan Rp29 juta dengan tujuan Ciamis, Tasikmalaya, dan Kuningan berbiaya sama.

“Untuk diketahui harga sewa bus tidak sama dan jangan dipukul rata untuk semua tujuan. Besarannya berbeda-beda sesuai kota tujuan. Tentu harga sewa ke Ciamis tidak sebesar harga sewa bus ke Yogyakarta, dan harga ke Yogyakarta tidak sama dengan harga ke Jombang dan seterusnya,” urai Sigit. (P-3)